el-Buhuth, Volume 3, No 2, 2021 313 Menelusuri Sejarah Penerapan Gugatan Citizen lawsuit Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata di Indonesia Negara Mayoritas Islam
Abstract
At the stage of filing a case, the term used is a legal action or lawsuit. A citizen lawsuit is a lawsuit filed on behalf of the public interest against the State authorities. The history of filing a citizen lawsuit originated in cases related to the environment, but over time, citizen lawsuits have been filed in various fields where the State is perceived to have been negligent and violated the rights of citizens. Therefore, it is important to understand the basis for applying the procedure using a citizen lawsuit in civil procedural law in Indonesia. This study aims to explore how a citizen lawsuit can be applied in civil procedural law in Indonesia, viewed from a historical and positive law perspective. This research uses a normative juridical research approach. Citizen lawsuits in Indonesia emerged through the adoption of legal mechanisms from other countries, driven by the activities of Non-Governmental Organizations (NGOs) and Legal Aid Organizations (LBH). The first use of a citizen lawsuit in Indonesia can be seen in Decision 480/PDT/2005/PT.DKI concerning the State's neglect of deported migrant workers in Nunukan by the Malaysian government. Thus, to date, citizen lawsuit cases have been followed by other civil court judges in similar cases, making citizen lawsuits a precedent followed by judges in similar cases
References
Dananjaya, P. B., & Rahayu, N. A. (2022). Mekanisme Citized Lawsuit dalam Perspektif Sistem Peradilan Di Indonesia. Jurnal Hukum Saraswati, 15-30.
E.Sundari. (2002). Penggajuan Gugatan Secara Class Action) (suatu Studi kasus Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia . Universitas Atma Jaya Yogyakarta .
Efendi, A. B. (2022). Analisis Yuridis Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Konflik Lingkungan Waduk setempat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 200/Pdt.G/2019/Pn. Sby jo No. 544/pdt/202/pt. RES JUDICATA, 114-115.
Elisabet, M. (2016). Karakteristik Tuntutan Dalam Gugatan Warga Negara Atas Nama Kepentingan Umum (Citizen Lawsuit) atas tindakan Melawan Hukum Pemerintahan Studi Kasus Perkara no 228/pdt.G/pn.Jkt.pst. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 107.
Indrajaya. (2021). Syarat Bentuk Gugatan yang Dilakukan Oleh Organisasi Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009. Jurnal Hukum Dektorinal, 31.
Jaya, P. B. (2022). Mekanisme Citizen Lawsuit dalam Presfektif Sistem Peradilan di Indonesia . Jurnal Hukum Saraswati JHS , 19-21.
Kurniawan, R. R. (2017). Integrasi Citizen Lawsuit Sebagai Hak Prosedural. Pagaruyuang Law Jurnal , 94-99.
Lotulung, P. E. (1993). Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Perdata,. PT citra aditya Bakti , 57.
Mertokusumo, S. (2002). Hukum acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
Niken, y. (2016). Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) dan Justiciability Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat. Kerta Patrika, 35.
Sutantio, Retnowulan, Oeripkartawinata, Iskandar. (1997). Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Prakter. Bandung: Alumni 1986, 3.
Santosa, A. (2004). Perluasan Hak Gugat Organisasi (Legal Standing),. Jurnal Kajian Putusan Pegadilan Jilid 2, 62.
Sari, J. &. (2019). Citizen Lawsuit (Gugatan Warga Negara) Terhadap Penyelenggaraan Negara dalam Pencari Keadilan. Jurnal Swara Justitia , 13-23.
Sugianto, I. (2004). Hak Gugat Warga Negara (Citizen Lawsuit) Terhadap Negara: Kajian Putusan no 28/Pdt.G/2003/.PN.JKT.Pusat. Jurnal Kajian Pustaka Pengadilan Jilid 2, 34.
Sugianto, I. (2004). Kasus Nunukan Hak warga Negara (Citizen Lawsuit) Terhadap Negara ,"edisi 2 . Jurnal Kajian Pustaka Pengadilan Dictum .
Simanjuntak, E. (2018). Perkara Advokasi Publik Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintah (UUAP). Mahkamah Agung, 1.
Uzman.M. (2023). Citizen Lawsuit: Perkembangan dan Penerapannya dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia (Studi Kasus: Putusan Banding Nomor549/Pdt/2022/PT DKI Tentang Gugatan Warga AtasPencemaran Udara DKI Jakarta). Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Jurnal , 237.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Purba, S. (2020). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Gugatan Ditolak Untuk Seluruhnya Terhadap Gugatan Citizen Lawsuit Pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 24/PDT.G/2017/PN.Lbp. Jurnal Mutiara Hukum , 1.
Zia, H., Agusta, M., & AZ, D. A. (2020). Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata. RIO Law Jurnal, 447-483.
