Ghaly: Journal of Islamic Economic Law adalah berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Muamalah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda. Berkala ilmiah ini memiliki kekhususan pada kajian Hukum Ekonomi Syariah. Ghaly menerima kajian-kajian terbaru, baik kajian hukum doktriner-konseptual maupun kajian hukum empiris. Tim pengelola Ghaly: Journal of Islamic Economic Law mengundang para dosen, mahasiswa, peneliti dan praktisi hukum untuk berkontribusi dalam perkembangan ilmu hukum ekonomi syariah dengan menerbitkan artikelnya di Jurnal Ghaly. Tentunya, setelah melalui proses review dan penyuntingan. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan Februari dan Agustus. Ghaly: Journal of Islamic Economic Law menerima artikel dalam Bahasa Indonesia, Arab dan Inggris yang merupakan hasil penelitian skripsi, tesis, disertasi, penelitian dosen, dan juga penelitian lainnya.
Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University
KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM KUE KERING DI SAMARINDA TERHADAP PENDAFTARAN HAK MEREK DAGANG
Merek merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap produk yang dimiliki oleh pelaku usaha. Namun demikian, perlindungan hukum tersebut tidak akan berjalan efektif tanpa adanya kesadaran hukum dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) itu sendiri. Meskipun telah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai merek, tidak semua pelaku UMKM kue kering di Samarinda mengetahui maupun memahami ketentuan hukum tentang pendaftaran merek dagang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pelaku UMKM kue kering di Samarinda tidak mendaftarkan merek dagangnya, faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses pendaftaran hak merek, serta tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM dalam mendaftarkan merek dagang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi di Sentra Hak Kekayaan Intelektual Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur serta kepada enam pelaku UMKM kue kering yang berlokasi di Jalan A.M. Sangaji, Jalan KH. Agus Salim, dan Jalan Jakarta, Samarinda. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data, menyajikannya dalam bentuk uraian naratif, serta menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis tersebut.
Copyright (c) 2026 Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENETAPAN UPAH AGEN SHOPEE EXPRESS DI KOTA SAMARINDA
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keresahan Agen Shopee Express di Kota Samarinda terhadap mekanisme penetapan upah (ujrah) oleh Shopee. Pada awal perjanjian, imbalan yang diberikan relatif tinggi, namun mengalami penurunan secara bertahap hingga mencapai Rp500 per paket. Kondisi ini menimbulkan persepsi ketidaksesuaian antara imbalan yang diterima dengan beban kerja yang dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penetapan imbalan oleh Shopee kepada Agen Shopee Express Samarinda serta menganalisisnya dalam perspektif fiqh muamalah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah pemilik Agen Shopee Express di Kota Samarinda, dengan objek penelitian berupa mekanisme penetapan imbalan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif berdasarkan ketentuan fiqh muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penetapan imbalan meliputi empat tahap: perjanjian kontrak, proses pemberian imbalan, penetapan besaran imbalan, dan perubahan imbalan. Dalam tinjauan fiqh muamalah, sistem ini termasuk kategori ajrun musamma dalam akad wakalah bil ujrah, dengan rukun dan syarat akad yang telah terpenuhi sehingga secara hukum Islam dinilai sah. Namun, terdapat prinsip ujrah yang belum sepenuhnya terpenuhi, yaitu prinsip keadilan proporsional, karena besaran imbalan Rp500 per paket dinilai tidak sebanding dengan beban kerja agen yang mencakup penerimaan, penyortiran, dan penyerahan paket.
STATUS KEPEMILIKAN KAIN SISA JAHITAN DALAM PRAKTIK PENJAHIT DI KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik penjahitan di Kecamatan Samarinda Seberang yang umumnya hanya disertai kesepakatan mengenai model dan waktu penyelesaian pakaian, tanpa adanya perjanjian terkait kain sisa jahitan. Sebagian penjahit memanfaatkan kain sisa tersebut untuk membuat produk lain seperti bros dan keset tanpa pembahasan terlebih dahulu mengenai status kepemilikannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku penjahit dan konsumen serta menganalisis hak kepemilikan kain sisa jahitan dan bentuk akad yang terjadi dalam perspektif fikih muamalah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan sumber data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Responden terdiri atas 10 penjahit dan 20 konsumen di empat kelurahan di Kecamatan Samarinda Seberang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 7 dari 10 penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahitan, sedangkan 3 penjahit mengembalikannya. Dari 20 konsumen, 8 orang menanyakan sisa kain, sementara 12 lainnya tidak meskipun mengetahui masih memiliki hak atasnya dan merelakannya karena jumlahnya sedikit. Dalam perspektif fikih muamalah, praktik ini perlu dikaji terkait kejelasan akad, hak kepemilikan, dan unsur kerelaan para pihak.
THE EFFECT OF INTEREST RATE AND INFLATION ON THE GROWTH OF MUDHARABAH DEPOSITS AT BANK SUMUT SYARIAH MEDAN 2020-2024
The growth of Islamic banking in Indonesia continues to expand alongside increasing public interest in a banking system that adheres to sharia principles, especially one that is free from usury (riba). Among its fund-collection instruments is the mudharabah deposit, namely a placement of funds based on a mudharabah contract that operates through a profit-sharing mechanism. This study examines the macroeconomic determinants of Islamic banking performance by analyzing the effects of the central bank interest rate (BI Rate) and the inflation rate on the growth of mudharabah (profit-sharing) savings deposits at Bank Sumut Syariah Medan. This research examines the influence of the interest rate and inflation on the volume of mudharabah deposits at Bank Sumut Syariah. The study applies an associative quantitative approach utilizing monthly secondary data covering the 2020–2024 period, sourced from the financial statements of Bank Sumut Syariah, Bank Indonesia, and the Central Statistics Agency (BPS). The data were processed through multiple linear regression with the aid of SPSS 22. The findings reveal that, simultaneously, the interest rate and inflation exert a significant effect on mudharabah deposits. On a partial basis, the interest rate demonstrates a significant positive effect, while inflation shows no significant effect. These results suggest that depositors' choices to allocate their funds into mudharabah deposits remain driven by a profit-oriented motive, which aligns with the displaced commercial risk encountered by Islamic banks operating within a dual banking system. This study implies that Islamic banks must dynamically adjust their profit-sharing ratios (nisbah) to remain competitive against conventional interest rate shifts, as regional depositors act as rational economic agents sensitive to inflation and market alternatives. Furthermore, monetary authorities must consider these dual-banking spillover effects to safeguard Islamic liquidity stability.
PRODUCTIVE WAQF GOVERNANCE IN SOUTHERN TAPANULI
Indonesia possesses significant potential for productive waqf as an instrument of socio-economic development; however, its realisation remains limited due to persistent managerial, institutional, and governance challenges. This study examines the model of productive waqf management in South Tapanuli (Tabagsel), covering Mandailing Natal, South Tapanuli, Padang Lawas, North Padang Lawas, and Padangsidimpuan City. Situated within the discourse of Islamic economic law and waqf governance, the research employs a descriptive qualitative approach based on field data and relevant documentary sources. The findings reveal substantial disparities in productive waqf development across the region. Among the five areas studied, Mandailing Natal demonstrates the most successful implementation through an integrated management system that combines agricultural, commercial, and community-based economic activities. In contrast, productive waqf in the other regions remains largely traditional and underutilised due to limited institutional capacity, weak managerial professionalism, and inadequate governance support. The study argues that the effectiveness of productive waqf management depends on the integration of spiritual, social, and economic functions through collaborative stakeholder engagement. As its principal contribution, this research proposes an integrative–participatory model of productive waqf governance as a novel framework for strengthening regional waqf management and enhancing its socio-economic impact.
PROBLEMATIKA INDEPENDENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH
Permasalahan independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan fungsi pengawasan perbankan syariah masih menjadi isu krusial. Hingga saat ini, DPS dinilai belum mampu menjalankan tugasnya secara optimal akibat berbagai kendala teknis dan struktural. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan fungsi DPS dalam kerangka sentralisasi dan desentralisasi pengawasan. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Sebanyak 730 artikel teridentifikasi pada tahun 2018-2022, kemudian diseleksi menggunakan metode PRISMA hingga diperoleh 37 artikel yang relevan untuk dianalisis secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam model desentralisasi, peran DPS belum signifikan dalam mendukung tata kelola kepatuhan syariah. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu keterbatasan kompetensi sumber daya manusia DPS, lemahnya daya ikat regulasi terhadap lembaga perbankan syariah, serta minimnya dukungan fasilitas pengawasan. Selain itu, ketergantungan anggaran DPS pada institusi yang diawasi turut mereduksi independensinya. Temuan ini mengindikasikan bahwa model pengawasan terpusat lebih berpotensi meningkatkan efektivitas dan independensi DPS. Namun demikian, penerapan sentralisasi juga menuntut penguatan kapasitas sumber daya manusia serta penataan mekanisme perizinan dan pengawasan yang lebih komprehensif. Konsep pengawasan secara desentralistik tampaknya memberikan beban ganda pada institusi, disamping itu kompetensi DPS belum menunjukkan dampak yang berarti. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menggunakan sistem pengawasan sentralistik untuk meminimalisir kondisi tersebut.
SISTEM PENGUPAHAN KULI PENGANGKUT KELAPA SAWIT DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dihadapi pekerja kelapa sawit, khususnya terkait sistem pembayaran upah yang diduga tidak sesuai dengan prinsip fikih muamalah. Permasalahan yang muncul antara lain adanya pemotongan upah yang tidak sesuai dengan kesepakatan serta kurangnya transparansi dalam perhitungan hasil kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan sistem pembayaran upah bagi kuli angkut kelapa sawit di Kampung Muara Kedang, Kutai Barat, serta menganalisisnya dalam perspektif fikih muamalah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini terdiri atas pemilik kebun kelapa sawit dan kuli angkut di Kampung Muara Kedang, Kutai Barat. Adapun teknik analisis data meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran upah dilakukan berdasarkan kesepakatan awal, yakni upah dibayarkan setelah kuli selesai mengangkut hasil panen, dengan besaran upah ditentukan berdasarkan jumlah angkutan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian, seperti adanya pemotongan upah dan kurangnya transparansi dalam hasil timbangan sehingga pekerja tidak mengetahui secara pasti jumlah angkutan dan besaran upah yang diterima. Ditinjau dari perspektif fikih muamalah, pelaksanaan sistem pembayaran upah tersebut dinilai belum memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kesepakatan bersama (ridha), tidak merugikan (la darar), dan kejujuran (al-sidq), sehingga praktiknya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
PERSEPSI MASYARAKAT DAN ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI SHOPEE PAYLATER
Penelitian ini mengkaji maraknya penggunaan Shopee PayLater di Kelurahan Rapak Dalam, Kota Samarinda. Meskipun layanan ini memberikan kemudahan dalam transaksi daring, keberadaannya menimbulkan kekhawatiran terkait adanya unsur riba, gharar, dan tadlis dalam praktiknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pengguna Shopee PayLater serta tokoh agama dari MUI Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat merasa terbantu oleh fasilitas PayLater, terutama untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Namun demikian, tidak sedikit pengguna yang terdorong melakukan pembelian secara konsumtif. Keterlambatan pembayaran yang disertai denda dinilai mengandung unsur riba, sedangkan kurangnya transparansi terkait bunga dan akad berpotensi menimbulkan gharar dan tadlis. Ditinjau dari perspektif fikih muamalah, praktik Shopee PayLater belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip kejelasan (transparansi) dan keadilan dalam transaksi. Sementara itu, dalam hukum positif, layanan ini berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meskipun demikian, aspek perlindungan konsumen dinilai masih perlu diperkuat. Rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pengguna mudah terjebak dalam utang konsumtif. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan penguatan pemahaman ekonomi syariah agar masyarakat dapat bertransaksi secara lebih bijak dan sesuai dengan prinsip syariat Islam.
PROBLEMATIKA HUKUM JUAL BELI GETAH KARET DENGAN SISTEM PERENDAMAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli getah karet dengan sistem perendaman di Kelurahan Muara Jawa Ilir serta meninjau praktik tersebut dalam perspektif fikih muamalah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebiasaan petani karet yang merendam getah karet ke dalam air sebelum dijual kepada pembeli. Secara ilmiah, getah karet memiliki kemampuan menyerap air; karet alam dapat menyerap air hingga 40% dari beratnya, sedangkan karet sintetis menyerap dalam jumlah lebih sedikit. Namun, perendaman lebih dari 78 jam dapat menurunkan nilai plastisitas awal (Po), yang berakibat pada penurunan kualitas karet. Praktik ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara kualitas barang dan nilai jualnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap petani karet dan tengkulak. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli karet di Kelurahan Muara Jawa Ilir dilakukan dengan cara pembeli mendatangi lokasi penimbangan, kemudian akad dilakukan secara lisan tanpa adanya penjelasan mengenai kualitas karet yang dijual. Getah karet yang telah direndam selama 2–3 minggu dicampur dengan getah karet baru sebelum dijual, tanpa adanya pemberitahuan kepada pembeli mengenai perbedaan kualitas tersebut. Dalam tinjauan fikih muamalah, praktik ini mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) karena terdapat informasi yang tidak disampaikan terkait kualitas objek akad (ma’kud ”˜alaih), sehingga tidak sepenuhnya memenuhi syarat sahnya jual beli dalam Islam.
ANALISIS PROSEDUR TUKAR GULING (RUISLAG) TANAH WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
Penelitian ini menganalisis prosedur tukar guling (ruislag) tanah wakaf Masjid Darul Ni’mah di Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dipicu oleh potensi sumber daya alam berupa batu bara di bawah tanah wakaf. Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2008, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 1009 Tahun 2023, serta membandingkan dengan pandangan mazhab fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur ruislag telah sesuai dengan ketentuan hukum positif melalui tahapan permohonan nazhir, verifikasi independen, dan persetujuan Kementerian Agama serta BWI. Dalam perspektif hukum Islam, Mazhab Hanbali membolehkan istibdal jika penggantian lebih maslahat, sementara Mazhab Syafi’i, Maliki, dan Hanafi melarangnya. Meskipun prosedur formal telah dipenuhi, tetap diperlukan penguatan prinsip kemaslahatan, transparansi, dan pengawasan agar tujuan wakaf terjaga dan perubahan status tanah wakaf dapat diterima masyarakat.
DISHARMONI AKAD KERJASAMA BUMDES DENGAN PENGELOLA PENGINAPAN DALAM PERSPEKTIF SYARIAH DAN HUKUM POSITIF
Penelitian ini membahas praktik akad kerja sama antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Karya Usaha Desa Liang dan Penginapan Dayang Kahala 2 dalam perspektif fikih muamalah dan hukum positif. Fokus kajian diarahkan pada analisis kesesuaian akad dengan prinsip syariah, khususnya musyarakah dan mudharabah, sekaligus menilai legalitasnya dalam kerangka hukum perdata nasional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan komparatif antara hukum Islam dan hukum positif, serta didukung data non-hukum berupa wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja sama secara formil sah menurut hukum positif karena memenuhi syarat-syarat perjanjian dalam KUHPerdata. Namun, secara substansial terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip fikih muamalah. Klausul pembagian keuntungan dalam bentuk royalti tetap, serta pengalihan seluruh risiko kerugian kepada pengelola, menyimpang dari prinsip al-ghunmu bi al-ghurm yang menuntut adanya keseimbangan antara hak atas keuntungan dan kewajiban menanggung kerugian. Kondisi ini menjadikan kontrak lebih menyerupai hubungan kreditur-debitur daripada akad kemitraan syariah. Penelitian ini menegaskan pentingnya revisi kontrak agar sesuai dengan prinsip syariah, termasuk penggunaan nisbah bagi hasil berbasis laba riil dan pembagian kerugian secara proporsional. Harmonisasi hukum Islam dan hukum positif menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan praktik BUMDes yang adil dan sesuai syariah.
Copyright (c) 2025 Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI AKSESORI HANDPHONE NON-ORIGINAL DI KECAMATAN TENGGARONG
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli aksesori handphone non-original di Kecamatan Tenggarong. Latar belakang penelitian ini adalah masih ditemukannya pedagang yang tidak memberikan informasi secara jujur dan benar mengenai produk non-original, seperti headset, charger, dan power bank, kepada konsumen. Rumusan masalah meliputi: (1) bagaimana praktik jual beli aksesori handphone non-original di Kecamatan Tenggarong, dan (2) bagaimana tinjauan yuridis perlindungan konsumen terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap tiga pedagang dan empat konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang masih menyamarkan informasi kualitas produk bahkan menipu konsumen dengan mengklaim produk non-original sebagai barang original atau tanpa memberikan penjelasan mengenai kualitas produk. Praktik ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UUPK, khususnya butir c tentang hak konsumen memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa, serta butir h tentang hak konsumen untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik jual beli aksesori handphone non-original di Kecamatan Tenggarong belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam UUPK.
HARGA SEWA KAMAR KOS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: STUDI KASUS KOS BESTARI SAMARINDA SEBERANG
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui praktik sewa-menyewa serta sistem penetapan harga kamar kos ditinjau dari perspektif hukum Islam. Studi dilakukan pada Kos Bestari Samarinda Seberang, di mana ditemukan adanya perubahan harga sewa secara sepihak oleh pemilik kos. Harga yang sebelumnya telah disepakati di awal akad tiba-tiba mengalami kenaikan, sehingga menimbulkan ketidakrelaan dari pihak penyewa yang terpaksa tetap membayar harga baru demi dapat melanjutkan tinggal di kos tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data lapangan melalui wawancara bersama pemilik dan penyewa kos. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perubahan harga sewa secara sepihak belum sesuai dengan prinsip hukum Islam. Hal ini dikarenakan kerelaan (taradhi) antara kedua belah pihak merupakan syarat sah dalam akad ijarah, dan perubahan harga setelah akad menyebabkan kerugian serta keterpaksaan bagi penyewa. Dengan demikian, praktik sewa-menyewa di Kos Bestari belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat ijarah, serta tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam mengenai keadilan dalam penetapan harga.
PRAKTIK ARISAN EMAS DI DESA TANJUNG ARU: TELAAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
Masyarakat memiliki kebutuhan akan simpanan atau tabungan yang tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga mudah dicairkan ketika menghadapi kebutuhan mendesak. Salah satu bentuk simpanan yang populer adalah perhiasan emas, yang selain berfungsi sebagai tabungan juga dapat dijadikan modal usaha melalui penjualan kembali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan arisan perhiasan emas di Desa Tanjung Aru serta meninjau praktik tersebut dari perspektif Fikih muamalah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sampel penelitian terdiri dari ketua arisan dan 11 anggota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan perhiasan emas di Desa Tanjung Aru secara teknis sama dengan arisan pada umumnya, di mana setiap anggota membayar iuran sebesar Rp 20.000, kemudian dilakukan undian setiap lima hari untuk menentukan penerima perhiasan emas atau uang tunai. Dari tinjauan fikih muamalah, akad arisan ini memenuhi rukun dan syarat qardh serta ijarah. Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa permasalahan, antara lain perbedaan hasil undian yang berpotensi merugikan pihak tertentu, keterlambatan pembayaran iuran, ketidakadilan dalam pemberian upah ketua arisan, serta adanya ketidakjelasan penggunaan kelebihan dana dari pembelian perhiasan. Hal tersebut menimbulkan ketidakadilan dan tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip fikih muamalah.
KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA RPA DI BONTANG UTARA: URGENSI DAN TANTANGAN SERTIFIKASI HALAL
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kesadaran pelaku usaha rumah potong ayam (RPA) mengenai kewajiban sertifikasi halal. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum para pelaku usaha RPA di Bontang Utara terhadap kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mayoritas pelaku usaha, khususnya yang termasuk dalam klasifikasi mikro dan kecil, belum mengetahui kewajiban sertifikasi halal maupun prosedur pendaftarannya. Padahal, kesadaran hukum terkait sertifikasi halal penting tidak hanya untuk kepatuhan hukum, tetapi juga untuk membangun kepercayaan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan informan serta observasi lapangan, kemudian dianalisis secara deskriptif berdasarkan kesesuaian antara temuan peneliti dan pendapat informan. Analisis kesadaran hukum dilakukan dengan menggunakan empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha RPA di Bontang Utara terhadap kewajiban sertifikasi halal masih rendah. Hal ini terlihat dari minimnya pengetahuan tentang regulasi, kurangnya pemahaman mengenai prosedur pendaftaran, serta belum adanya upaya nyata untuk memperoleh sertifikat halal. Meskipun secara sikap mereka menerima pentingnya sertifikasi halal, pada kenyataannya tidak ada satupun RPA yang sudah memiliki atau mendaftarkan sertifikat halal.
TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BIBIT IKAN LELE SECARA BORONGAN DI DESA SEMAYANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli bibit ikan lele secara borongan. Dalam prosesnya, penjual menentukan harga berdasarkan hitungan per ekor, namun dalam pelaksanaannya menggunakan sistem borongan per ember besar. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan penyimpangan terhadap mekanisme jual beli yang ditetapkan dalam Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan sifat deskriptif, serta menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penjualan bibit lele di Desa Semayang dilakukan dengan sistem borongan, di mana pembeli tidak mengetahui secara pasti jumlah bibit lele yang mati atau cacat setelah dimasukkan ke dalam ember besar. Namun, hal tersebut tidak menimbulkan perselisihan karena kedua belah pihak sama-sama rela, dan praktik ini telah menjadi kebiasaan turun-temurun (”˜urf). (2) Berdasarkan tinjauan fiqh muamalah, ”˜urf dalam jual beli diperbolehkan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Hajj ayat 78. Oleh karena itu, praktik jual beli bibit lele secara borongan yang berlangsung di Desa Semayang dapat dipandang sah menurut hukum Islam.
FENOMENA PENJUALAN KNALPOT BRONG DI SAMARINDA
Penelitian ini mengkaji praktik penjualan knalpot brong di Kota Samarinda dengan menitikberatkan pada perspektif hukum positif dan hukum Islam. Keberadaan knalpot brong menimbulkan ketidaksesuaian fungsi dengan peruntukan sepeda motor, yang berdampak pada keluhan masyarakat serta menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penjualan knalpot brong dan menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif maupun hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan sosiologis, perundang-undangan, dan studi Islam. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa knalpot brong dijual secara bebas, baik secara offline maupun online, kepada pembalap maupun masyarakat umum. Penggunaannya di sirkuit balap resmi memberikan dampak positif berupa peningkatan akselerasi kendaraan dan efisiensi mesin. Namun, penggunaan di jalan raya menimbulkan dampak negatif berupa polusi suara, gangguan ketertiban umum, serta risiko sanksi hukum. Berdasarkan hukum positif, praktik penjualan knalpot brong belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 dan Pasal 8 ayat (1). Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, jual beli knalpot brong sah apabila digunakan di sirkuit balap resmi karena memenuhi rukun dan syarat jual beli serta memberikan kemaslahatan. Akan tetapi, penjualan secara bebas tanpa pembatasan penggunaan tidak sejalan dengan prinsip syariat Islam.
Analisis Fikih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Lahan Parkir Objek Wisata Pantai di Kecamatan Marangkayu
Penelitian ini membahas sistem bagi hasil dalam pengelolaan lahan parkir objek wisata di Kecamatan Marangkayu yang belum memiliki kejelasan akad dan perjanjian tertulis. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis praktik bagi hasil tersebut serta menilainya dari perspektif fikih muamalah. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Studi pustaka dilakukan untuk mengkaji teori fikih muamalah, sementara observasi dan wawancara digunakan untuk memahami praktik di lapangan. Data dianalisis secara deskriptif-analitis guna menilai kesesuaian sistem bagi hasil dengan prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan belum sesuai dengan fikih muamalah. Akad yang digunakan tidak jelas apakah berbasis mudharabah, musyarakah, atau ijarah. Pembagian keuntungan telah disepakati sebesar 50:50, tetapi tidak ada ketentuan mengenai pembagian kerugian. Ketiadaan perjanjian tertulis meningkatkan risiko sengketa di kemudian hari. Sebagai solusi, sistem ini perlu diperbaiki dengan menentukan akad yang sesuai, menetapkan mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian secara transparan, serta membuat perjanjian tertulis untuk menjamin keadilan bagi kedua belah pihak. Dengan perbaikan tersebut, sistem bagi hasil dalam pengelolaan lahan parkir dapat lebih sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat yang lebih adil bagi semua pihak.
Copyright (c) 2025 Ghaly Journal of Islamic Economic Law
Implementasi Fatwa No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Ijarah
Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Ijarah mengatur prinsip sewa-menyewa dalam perspektif syariah, yang mencakup hak dan kewajiban pihak yang terlibat serta keabsahan akad ijarah. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan akad ijarah pada penyewaan gedung serbaguna, terutama dalam aspek transparansi akad, penentuan biaya, serta pemenuhan hak dan kewajiban penyewa maupun pemilik gedung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fatwa tersebut dalam praktik penyewaan gedung serbaguna di Kecamatan Samarinda Seberang serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah gedung serbaguna yang berada di kecamatan Samarinda Seberang. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu praktik sewa-menyewa di gedung serbaguna Samarinda Seberang telah berjalan dengan prosedur sewa-menyewa pada umumnya yang diterapkan dalam masyarakat, akan tetapi masih belum menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis, seperti belum terbuatnya aturan khusus gedung yang ditempel pada dinding secara tertulis yang memuat secara rinci tentang tata cara penyewaan. Selama ini penyewaan pada kedua gedung serbaguna tersebut hanya dilakukan secara lisan saja. Menurut perspektif Fikih Muamalah dan Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Ijarah, praktik sewa-menyewa tersebut memang sudah berjalan dengan baik. Dalam fatwa menekankan pentingnya kejelasan dalam akad sewa-menyewa, yang meliputi persetujuan bersama mengenai objek yang disewakan, jangka waktu, serta biaya yang harus dibayarkan. Namun masih terdapat kelemahan yang muncul dalam praktik sewa-menyewa tersebut, seperti tidak adanya perjanjian tertulis yang lebih rinci dan tidak adanya saksi dalam Ketika proses terjadinya sewa-menyewa. Dengan tidak hadirnya saksi dalam perjanjian tersebut, berpotensi akan menimbulkan risiko perselisihan di kemudian hari jika terjadi perbedaan pendapat antara penyewa dan pihak pengelola.
Urgensi Pembentukan Regulasi Sistem Jual Beli Ayam Dan Telur Ayam Di Kota Samarinda
Penelitian ini merupakan penelitian yang luarannya memberikan sebuah usulan pembentukan regulasi sistem jual beli ayam dan telur ayam di wilayah Kota Samarinda. Para pelaku usaha menjual harga ayam per ekor dan harga telor per biji dengan mengolongkan harga yang berbeda – bedar berdasarkan ukuran besar dan kecinya. Hal ini lah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini karena sistim jual beli ayam dan telur ayam di kota Samarinda tidak ditimbang sebagaimana mestinya. Untuk mengetahui besar kecilnya ayam dan telur ayam mestinya dipastikan masa (volume) dengan menggunakan alat timbangan sesuai aturan Metrologi Legal. Dari sisi perlindungan hukum konsumen, maka konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang akuran dalam hal jula beli, karena sistem jual beli ayam dan telur ayam yang di jual dengan cara perkiraan saja adalah hal yang tidak pasti. Sulit untuk ditertibkan karena belum ada regulasi yang mengatur tentang sistem jual beli ayam dan telur ayam. Untuk itu maka penelitian ini memberikan usulan agar segera dibentuknay regulasi tentnag hal tersebut
Review of Islamic Economic Law on the Handling of Problem Financing at PT Bank Syariah Indonesia Samarinda Bhayangkara Branch
This research discusses the review of muamalah fiqh on the handling of problem financing at PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Samarinda Branch. Non-performing financing is a major challenge in Islamic banking that requires resolution in accordance with sharia principles. This research aims to identify the factors that cause non-performing financing and analyse the settlement mechanism based on the perspective of fiqh muamalah. The research method used is qualitative with a descriptive-analytical approach. The results show that the main causes of non-performing financing include internal factors, such as negligence in credit analysis, as well as external factors, such as economic conditions and the inability of customers to fulfil their obligations. In its settlement, Bank Syariah Indonesia applies several strategies, such as restructuring, rescheduling, and settlement through appropriate sharia contracts. From the perspective of muamalah fiqh, these measures are acceptable as long as they do not contain elements of usury, gharar, and dzalim. This research is expected to serve as a reference in improving the effectiveness of financing risk management in Islamic banks to remain in accordance with sharia principles.
Optimalisasi Peran Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dalam Peningkatan Sertifikasi Produk Halal Melalui Jalur Self Declare
Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) memiliki peran penting dalam meningkatkan jumlah produk bersertifikat halal di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh LP3H UINSI Samarinda dalam meningkatkan kinerja pendamping sertifikasi halal melalui jalur self declare serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama yang dihadapi meliputi kurangnya dukungan pemerintah setempat, keterbatasan waktu pendamping yang mayoritas memiliki pekerjaan tetap, rendahnya literasi digital pelaku usaha, serta ketidaksesuaian produk dengan ketentuan self declare. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan dalam optimalisasi peran LP3H dalam peningkatan sertifikasi halal di Samarinda. Hasil penelitian menemukan bahwa masih kurang optimalnya dukungan pemerintah daerah dalam fasilitasi sertifikasi halal, selain itu belum optimalnya peran pendamping dalam memenuhi kouta sertifikasi halal. Masih banyak pelaku usaha yang belum menguasai digitalisasi, dan masih terdapat produk yang belum sesuai ketentuan Sistem Jaminan Produk Halal.
Efektivitas Zakat Produktif Serta Dampaknya Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik
Penelitian ini menganalisis efektivitas program zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS Kota Samarinda dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Zakat produktif bertujuan memberdayakan mustahik agar mandiri secara ekonomi, tetapi implementasinya menghadapi berbagai tantangan. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, mengumpulkan data melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program zakat produktif belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan pendapatan mustahik. Hambatan utama yang ditemukan adalah kurangnya monitoring dan pendampingan usaha, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan program. Sebagian mustahik mengalami peningkatan pendapatan, tetapi sebagian lainnya tidak menunjukkan perubahan yang signifikan akibat minimnya evaluasi dan dukungan pasca-pemberian zakat.Temuan ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam sistem monitoring, pendampingan usaha, serta optimalisasi sumber daya manusia. Implementasi sistem pelaporan berbasis digital dan peningkatan kapasitas pengelola zakat dapat membantu meningkatkan efektivitas program. Studi ini memberikan kontribusi bagi pengelola zakat dalam meningkatkan keberlanjutan zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi mustahik.
Penyebaran Sinematografi Melalui Media Sosial Perspektif Fikih Muamalah Dan Undang-Undang Hak Cipta
Di abad ke-21 ini perubahan semakin berkembang pesat. Perkembangan ini memberikan ruang akses yang begitu besar, salah satunya dalam dunia seni dan hiburan. Banyak platform online legal yang menyediakan serial drama, film, anime, kartun, dan variety show. Namun aplikasi media sosial yang digunakan untuk menonton bahkan dijadikan sebagai tempat penyebaran sinematografi, baik itu secara gratis maupun sengaja untuk dikomersilkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hukum praktik penyebaran sinematografi di media sosial dan bagaimana sanksi hukum bagi para penyebar atas penyebaran sinematografi yang dilakukan di aplikasi media sosial berdasarkan tinjauan dalam perspektif Fikih Muamalah dan Undang-Undang Hak Cipta. Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi dan wawancara dengan para penyebar (admin) yang menyebarkan sinematografi melalui aplikasi media sosial yang disertai dengan teknik pengolahan data dari sumber data pada buku, jurnal, maupun artikel terkait fenomena yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menemukan tujuh aplikasi media sosial yang paling populer dan sering digunakan oleh para penyebar untuk menyebarkan karya sinematografi yakni Telegram, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok dan SnackVideo. Hukum penyebaran sinematografi melalui media sosial yang ditinjau dalam perspektif fikih muamalah secara gratis maupun untuk dikomersilkan hukumnya haram atau tidak sah karena karya sinematografi yang dihasilkan adalah ilegal dan dapat mengakibatkan kerugian para pencipta dan pemegang hak cipta. Sedangkan dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hal tersebut merupakan ilegal karena hal ini memiliki indikasi jelas melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta seperti yang tertuang pada Pasal 4, yang merugikan pencipta, pemegang hak cipta, bahkan negara. Mengenai penetapan sanksi hukum terhadap para penyebar dalam fikih muamalah hal ini mengikuti serta menyesuaikan kembali pada kebijakan pemerintah, karena hak cipta yakni sinematografi masuk dalam al-daruriyyat al-khamsyah hifz al-maal bahwa perlindungan hak cipta mengenai sanksi hukumnya melibatkan negara dalam menjamin pemeliharannya dari segala tindakan yang merugikan pemiliknya. Sedangkan dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai sanksi hukum untuk sanksi perdata terdapat dalam Pasal 96 dan Pasal 99. Untuk sanksi pidana terdapat dalam Pasal 112 sampai Pasal 120. Dalam hal ini pihak yang dirugikan (pencipta dan pemegang hak cipta) harus melaporkan (delik aduan) kepada pemerintah baik itu berupa gugatan perdata atau tuntutan pidana.
Sinematografi, Media Sosial, Fikih Muamalah, Undang-Undang Hak Cipta
Pandangan Pengurus MUI Kota Samarinda Terhadap Praktik Pemasangan Bunny Teeth (Gigi Kelinci)
Artikel ini membahas tentang adanya praktik pemasangan gigi kelinci. Fasilitas tersebut menjadi sarana untuk masyarakat yang ingin membentuk giginya menyerupai gigi kelinci atau disebut juga dengan istilah veneer, karna penampilan tersebut dinilai manis dan menarik. Kodrat seorang wanita adalah ingin selalu tampil cantik, namun tampil cantiknya seorang wanita haruslah dalam koridor syariat Islam. Dimana kecantikan seorang wanita adalah hak suaminya, dan hanya boleh dilihat oleh orang-orang yang menjadi mahramnya Ada beberapa pendapat para ulama yang berbeda-beda pendapatnya mengenai hal tersebut, yaitu dalam menetapkan hukum merubah fisik pada perempuan dan digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu pendapat ulama yang melarang, membolehkan dan bersyarat. Metode yang digunkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menjelaskan dan memaparkan data-data yang diperoleh di lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasiHasil dari penelitian ini adalah fenomena praktik pemasangan bunny teeth (gigi kelinci) oleh masyarakat umum di Kota Samarinda dilakukan karena adanya kerusakan pada gigi, faktor pekerjaan yang harus memaksimalkan penampilan agar terlihat menarik di depan pelanggan dan kebutuhan fashion atau bergaya semata. Pengurus MUI Kota Samarinda memperbolehkan adanya praktik pemasangan gigi kelinci di Kota Samarinda dengan tiga syarat, pertama adalah bahan-bahan pembuatannya sesuai dengan syariat Islam. Kedua, perihal niat baik atau niat buruk. Terakhir yaitu tidak mendatangkan mudarat bagi umat Muslim.
: Pandangan, Pengurus MUI, Praktik, Pemasangan, Bunny Teeth (Gigi Kelinci)
Copyright (c) 2023 Ghaly Journal of Islamic Economic Law
Kesadaran Hukum Pengusaha Amplang terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Kota Samarinda
Penelitian ini mengkaji tentang Kesadaran Hukum Pengusaha Amplang Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Kota Samarinda. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, Bagaimanakah kesadaran hukum pengusaha amplang terhadapHak Kekayaan Intelektual (HKI) di Kota Samarinda dan apa saja faktor pendukung dan penghambat pengusaha amplang dalam mendaftarkan usahanya kepada Dirjen Hak KekayaanIntelektual di Kota Samarinda. Berdasarkan masalah yang disajikan penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendapatkan informasi sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum pengusaha amplang terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Kota Samarinda masih belum maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pendaftaran merek pengusaha amplang di Kota Samarinda adalah faktor tinggi rendahnya pendidikan dari pengusaha, kurangnya pengetahuan mengenai pendaftaran merek dimana mereka belum memiliki kesadaran yang aktif untuk mencari informasi terkait pendaftaran merek, dan rendahnya sosialisasi pemerintah.
Kesadaran hukum, pengusaha, hak kekayaan intelektual
Muslim Community Hampers Business On Non-Muslim Holiday Celebrations From the Perspective of Maqsid Syariah
This study examines the differences of opinion between classical and contemporary scholars about whether or not it is permissible to provide needs or facilities for non-Muslim religious holidays. This is a promising business opportunity that can generate large profits. Muslim communities in Indonesia and in Samarinda City do a lot of hamper businesses on Muslim and non-Muslim holidays. In this case, there are three formulations of the problem in this study, namely, related to the background of Muslim communities doing hamper buying and selling businesses on non-Muslim holidays, then, the condition of the hamper business in Muslim communities during non-Muslim holidays, and also the Muslim community's hamper business on non-Muslim holidays from the perspective of maqashid sharia. This type of research is field research using normative legal and sociological legal approaches. The data sources used are secondary data sources and primary data. Data collection techniques are observation, interviews, documentation. Data analysis techniques in this study are data reduction, data presentation and drawing conclusions and inductive thinking patterns to draw conclusions. The results of this study indicate that the existence of hamper orders or the increasing number of consumer requests can help others, especially in non-Muslim holiday celebrations and sellers can take advantage to meet their needs, so this is the background for Muslim communities to do hamper business on non-Muslim holidays. The condition of the hamper business on non-Muslim holidays is very busy ordering and buying hampers. As for the maqashid sharia, it does not conflict with Islamic values ”‹”‹based on the rules of fiqh, namely "all forms of muamalah are permitted as long as there is no evidence that prohibits it" and during his life the Prophet Muhammad SAW also had good relations with non-Muslims in terms of social, political and muamalah relations. During his lifetime, the Prophet Muhammad SAW once committed muamalah with non-Muslims, namely pawning armor to buy basic food.
Copyright (c) 2024 Ghaly Journal of Islamic Economic Law
Community Figures' Perception Towards the Obligation of Halal Certification for Chicken Slaughterhouses
This study discusses the perception of community leaders in Tanjung Perepat Village, Biduk Biduk District, towards chicken slaughterhouses that have not been halal certified. The researcher conducted this study to understand how community leaders in Tanjung Perepat Village, Biduk Biduk District, view chicken slaughterhouses lacking halal certification. The problem formulation for this study is: 1) What are the factors that cause chicken slaughterhouses in Tanjung Perepat Village, Biduk Biduk District, to not be halal certified?; 2) What are the perceptions of community leaders towards chicken slaughterhouses that have not been halal certified? This type of research is empirical research with a qualitative descriptive approach, namely research with field data as the main data source, such as interview results and observations. The study concluded that both internal and external factors caused the chicken slaughterhouses in Tanjung Perepat Village, Biduk Biduk District, to lack halal certificates. Internal factors are education, social, and social media. External factors include a lack of socialization, limited facilities, and difficulty accessing transportation. Interview findings reveal that community leaders in Tanjung Perepat Village, Biduk Biduk District, lack knowledge about the slaughterhouse's halal certification. This is because some of them are unaware that obtaining a halal certificate is solely necessary for packaged food and food ingredients.
Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pola Kemitraan Antara Koperasi Dan PT. Alam Jaya Persada
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perjanjian antara PT. Alam Jaya Persada dengan Koperasi Mitra Amanah Maju Sejahtera dalam hal pengelolaan dan pembangunan perkebunan sawit. Dalam isi perjanjian tersebut dijelaskan tentang pembagian wilayah serta sistem bagi hasil perkebunan sawit. Tetapi dalam proses pembagian hasil produksi tandan buah segar adakalanya tidak 1 (satu) bulan sekali. Oleh karena itu, perlu ditinjau lebih lanjut terkait pola kemitraan antara kedua belah pihak, dan bagaimana tinjauan fiqih muamalah terkait perjanjian ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif-empiris, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah PT. Alam Jaya Persada dan Koperasi Mitra Amanah Maju Sejahtera. Objek penelitian ini adalah Surat Perjanjian antara PT. Alam Jaya Persada dengan Koperasi Mitra Amanah Maju Sejahtera. Sumber data penelitian meliputi data primer, yaitu wawancara dengan asisten lapangan, ketua koperasi dan anggota koperasi; dan data sekunder sebagai data pendukung adalah Peraturan Menteri Pertanian dan Surat Perjanjian antara PT. Alam Jaya Persada dengan Koperasi Mitra Amanah Maju Sejahtera, buku, jurnal dan referensi lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan, memaparkan hasil wawancara kemudian menganalisis. Hasil penelitian yang penulis simpulkan, pola kemitraan Koperasi Mitra Amanah Maju Sejahtera dan PT. Alam Jaya Persada merupakan pola kemitraan intiplasma dan memiliki sistem bagi hasil yaitu 65% dan 35%. Bentuk perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian tertulis. Dalam fiqh muamalah terdapat 3 akad perkebunan yaitu musaqoh, muzara’ah dan mukhabarah. Musaqoh adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana penggarap hanya perlu merawat tanamannya saja. Muzara’ah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, tetapi biaya dan benih berasal dari pemilik lahan. Mukhabarah adalah kerjasama pemilik lahan dengan penggarap yang dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk dikelola kemudian benih berasal dari penggarap. Berdasarkan tinjauan fiqih muamalah akad yang digunakan dalam perjanjian ini termasuk akad mukhabarah. Dalam perjanjian ini juga telah memenuhi rukun dan syarat mukhabarah dan sesuai dengan peristiwa yang terjadi di lapangan.
Fiqih Muamalah, Kemitraan, Koperasi, PT. Alam Jaya Persada
Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Akad Pemesanan Barang di Percetakan Digital Printing Lineza dan Dokter Printing
Penelitian ini mengkaji praktik pemesanan barang di percetakan digital Printing Lineza dan Dokter Printing dari perspektif fikih muamalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian mekanisme pemesanan barang di percetakan digital dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode empiris, yakni melalui observasi dan wawancara langsung dengan pelaku usaha percetakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemesanan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (melalui telepon), di mana konsumen menyampaikan spesifikasi produk seperti desain, bahan, ukuran, dan warna, serta menyepakati harga dan waktu penyelesaian. Konsumen diwajibkan memberikan uang muka sebelum produksi dimulai, dan pelunasan dilakukan saat pengambilan barang. Dalam tinjauan fikih muamalah, praktik jual beli ini memenuhi rukun dan syarat jual beli, serta mengimplementasikan prinsip suka sama suka, keterbukaan, dan kejujuran. Proses transaksi ini sesuai dengan akad istishna’, tanpa mengandung unsur gharar, sehingga dapat dikategorikan sebagai transaksi yang sah menurut hukum Islam.Kata Kunci: Fikih Muamalah, Digital Printing, Akad Pemesanan Barang.