Ghaly: Journal of Islamic Economic Law

ANALISIS PROSEDUR TUKAR GULING (RUISLAG) TANAH WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Akbar Muzaky — 2026-02-03

Penelitian ini menganalisis prosedur tukar guling (ruislag) tanah wakaf Masjid Darul Ni’mah di Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dipicu oleh potensi sumber daya alam berupa batu bara di bawah tanah wakaf. Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2008, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 1009 Tahun 2023, serta membandingkan dengan pandangan mazhab fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur ruislag telah sesuai dengan ketentuan hukum positif melalui tahapan permohonan nazhir, verifikasi independen, dan persetujuan Kementerian Agama serta BWI. Dalam perspektif hukum Islam, Mazhab Hanbali membolehkan istibdal jika penggantian lebih maslahat, sementara Mazhab Syafi’i, Maliki, dan Hanafi melarangnya. Meskipun prosedur formal telah dipenuhi, tetap diperlukan penguatan prinsip kemaslahatan, transparansi, dan pengawasan agar tujuan wakaf terjaga dan perubahan status tanah wakaf dapat diterima masyarakat.

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENETAPAN UPAH AGEN SHOPEE EXPRESS DI KOTA SAMARINDA

Alvia Farras Tsabita — 2026-02-12

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keresahan Agen Shopee Express di Kota Samarinda terhadap mekanisme penetapan upah (ujrah) oleh Shopee. Pada awal perjanjian, imbalan yang diberikan relatif tinggi, namun mengalami penurunan secara bertahap hingga mencapai Rp500 per paket. Kondisi ini menimbulkan persepsi ketidaksesuaian antara imbalan yang diterima dengan beban kerja yang dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penetapan imbalan oleh Shopee kepada Agen Shopee Express Samarinda serta menganalisisnya dalam perspektif fiqh muamalah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah pemilik Agen Shopee Express di Kota Samarinda, dengan objek penelitian berupa mekanisme penetapan imbalan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif berdasarkan ketentuan fiqh muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penetapan imbalan meliputi empat tahap: perjanjian kontrak, proses pemberian imbalan, penetapan besaran imbalan, dan perubahan imbalan. Dalam tinjauan fiqh muamalah, sistem ini termasuk kategori ajrun musamma dalam akad wakalah bil ujrah, dengan rukun dan syarat akad yang telah terpenuhi sehingga secara hukum Islam dinilai sah. Namun, terdapat prinsip ujrah yang belum sepenuhnya terpenuhi, yaitu prinsip keadilan proporsional, karena besaran imbalan Rp500 per paket dinilai tidak sebanding dengan beban kerja agen yang mencakup penerimaan, penyortiran, dan penyerahan paket.

KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM KUE KERING DI SAMARINDA TERHADAP PENDAFTARAN HAK MEREK DAGANG

Tahang Tahang — 2026-02-19

Merek merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap produk yang dimiliki oleh pelaku usaha. Namun demikian, perlindungan hukum tersebut tidak akan berjalan efektif tanpa adanya kesadaran hukum dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) itu sendiri. Meskipun telah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai merek, tidak semua pelaku UMKM kue kering di Samarinda mengetahui maupun memahami ketentuan hukum tentang pendaftaran merek dagang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pelaku UMKM kue kering di Samarinda tidak mendaftarkan merek dagangnya, faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses pendaftaran hak merek, serta tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM dalam mendaftarkan merek dagang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi di Sentra Hak Kekayaan Intelektual Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur serta kepada enam pelaku UMKM kue kering yang berlokasi di Jalan A.M. Sangaji, Jalan KH. Agus Salim, dan Jalan Jakarta, Samarinda. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data, menyajikannya dalam bentuk uraian naratif, serta menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis tersebut.

PROBLEMATIKA HUKUM JUAL BELI GETAH KARET DENGAN SISTEM PERENDAMAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

Mohamat Rizki Ananda — 2026-02-21

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli getah karet dengan sistem perendaman di Kelurahan Muara Jawa Ilir serta meninjau praktik tersebut dalam perspektif fikih muamalah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebiasaan petani karet yang merendam getah karet ke dalam air sebelum dijual kepada pembeli. Secara ilmiah, getah karet memiliki kemampuan menyerap air; karet alam dapat menyerap air hingga 40% dari beratnya, sedangkan karet sintetis menyerap dalam jumlah lebih sedikit. Namun, perendaman lebih dari 78 jam dapat menurunkan nilai plastisitas awal (Po), yang berakibat pada penurunan kualitas karet. Praktik ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara kualitas barang dan nilai jualnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap petani karet dan tengkulak. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli karet di Kelurahan Muara Jawa Ilir dilakukan dengan cara pembeli mendatangi lokasi penimbangan, kemudian akad dilakukan secara lisan tanpa adanya penjelasan mengenai kualitas karet yang dijual. Getah karet yang telah direndam selama 2–3 minggu dicampur dengan getah karet baru sebelum dijual, tanpa adanya pemberitahuan kepada pembeli mengenai perbedaan kualitas tersebut. Dalam tinjauan fikih muamalah, praktik ini mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) karena terdapat informasi yang tidak disampaikan terkait kualitas objek akad (ma’kud ‘alaih), sehingga tidak sepenuhnya memenuhi syarat sahnya jual beli dalam Islam.

PERSEPSI MASYARAKAT DAN ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI SHOPEE PAYLATER

Andi Nurul Hikmawatiyah Yusuf — 2026-02-22

Penelitian ini mengkaji maraknya penggunaan Shopee PayLater di Kelurahan Rapak Dalam, Kota Samarinda. Meskipun layanan ini memberikan kemudahan dalam transaksi daring, keberadaannya menimbulkan kekhawatiran terkait adanya unsur riba, gharar, dan tadlis dalam praktiknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pengguna Shopee PayLater serta tokoh agama dari MUI Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat merasa terbantu oleh fasilitas PayLater, terutama untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Namun demikian, tidak sedikit pengguna yang terdorong melakukan pembelian secara konsumtif. Keterlambatan pembayaran yang disertai denda dinilai mengandung unsur riba, sedangkan kurangnya transparansi terkait bunga dan akad berpotensi menimbulkan gharar dan tadlis. Ditinjau dari perspektif fikih muamalah, praktik Shopee PayLater belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip kejelasan (transparansi) dan keadilan dalam transaksi. Sementara itu, dalam hukum positif, layanan ini berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meskipun demikian, aspek perlindungan konsumen dinilai masih perlu diperkuat. Rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pengguna mudah terjebak dalam utang konsumtif. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan penguatan pemahaman ekonomi syariah agar masyarakat dapat bertransaksi secara lebih bijak dan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

STATUS KEPEMILIKAN KAIN SISA JAHITAN DALAM PRAKTIK PENJAHIT DI KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Wahyuni Wahyuni — 2026-02-22

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik penjahitan di Kecamatan Samarinda Seberang yang umumnya hanya disertai kesepakatan mengenai model dan waktu penyelesaian pakaian, tanpa adanya perjanjian terkait kain sisa jahitan. Sebagian penjahit memanfaatkan kain sisa tersebut untuk membuat produk lain seperti bros dan keset tanpa pembahasan terlebih dahulu mengenai status kepemilikannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku penjahit dan konsumen serta menganalisis hak kepemilikan kain sisa jahitan dan bentuk akad yang terjadi dalam perspektif fikih muamalah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan sumber data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Responden terdiri atas 10 penjahit dan 20 konsumen di empat kelurahan di Kecamatan Samarinda Seberang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 7 dari 10 penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahitan, sedangkan 3 penjahit mengembalikannya. Dari 20 konsumen, 8 orang menanyakan sisa kain, sementara 12 lainnya tidak meskipun mengetahui masih memiliki hak atasnya dan merelakannya karena jumlahnya sedikit. Dalam perspektif fikih muamalah, praktik ini perlu dikaji terkait kejelasan akad, hak kepemilikan, dan unsur kerelaan para pihak.

SISTEM PENGUPAHAN KULI PENGANGKUT KELAPA SAWIT DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

Eef Saifulah Patah — 2026-02-22

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dihadapi pekerja kelapa sawit, khususnya terkait sistem pembayaran upah yang diduga tidak sesuai dengan prinsip fikih muamalah. Permasalahan yang muncul antara lain adanya pemotongan upah yang tidak sesuai dengan kesepakatan serta kurangnya transparansi dalam perhitungan hasil kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan sistem pembayaran upah bagi kuli angkut kelapa sawit di Kampung Muara Kedang, Kutai Barat, serta menganalisisnya dalam perspektif fikih muamalah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini terdiri atas pemilik kebun kelapa sawit dan kuli angkut di Kampung Muara Kedang, Kutai Barat. Adapun teknik analisis data meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran upah dilakukan berdasarkan kesepakatan awal, yakni upah dibayarkan setelah kuli selesai mengangkut hasil panen, dengan besaran upah ditentukan berdasarkan jumlah angkutan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian, seperti adanya pemotongan upah dan kurangnya transparansi dalam hasil timbangan sehingga pekerja tidak mengetahui secara pasti jumlah angkutan dan besaran upah yang diterima. Ditinjau dari perspektif fikih muamalah, pelaksanaan sistem pembayaran upah tersebut dinilai belum memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kesepakatan bersama (ridha), tidak merugikan (la darar), dan kejujuran (al-sidq), sehingga praktiknya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.