Ghaly Journal of Islamic Economic Law

Community Figures' Perception Towards the Obligation of Halal Certification for Chicken Slaughterhouses

Muhammad Rafli Dina Tama, Bambang Iswanto — Thu, 22 Aug 2024 00:00:00 +0800

This study discusses the perception of community leaders in Tanjung Perepat Village, Biduk Biduk District, towards chicken slaughterhouses that have not been halal certified. The researcher conducted this study to understand how community leaders in Tanjung Perepat Village, Biduk Biduk District, view chicken slaughterhouses lacking halal certification. The problem formulation for this study is: 1) What are the factors that cause chicken slaughterhouses in Tanjung Perepat Village, Biduk Biduk District, to not be halal certified?; 2) What are the perceptions of community leaders towards chicken slaughterhouses that have not been halal certified? This type of research is empirical research with a qualitative descriptive approach, namely research with field data as the main data source, such as interview results and observations. The study concluded that both internal and external factors caused the chicken slaughterhouses in Tanjung Perepat Village, Biduk Biduk District, to lack halal certificates. Internal factors are education, social, and social media. External factors include a lack of socialization, limited facilities, and difficulty accessing transportation. Interview findings reveal that community leaders in Tanjung Perepat Village, Biduk Biduk District, lack knowledge about the slaughterhouse's halal certification. This is because some of them are unaware that obtaining a halal certificate is solely necessary for packaged food and food ingredients.

Analisis Pemanfaatan Digital Marketing oleh UMKM dalam Perspektif Fikih Muamalah

Siska Putri Utami, Darmawati Darmawati — Sun, 25 Aug 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini membahas tentang Pemanfaatan Digital Marketing oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Samarinda Seberang Perspektif Fikih Muamalah. Adapun penelitian ini dilakukan karena berdasarkan hasil observasi di lapangan masih ditemukannya ketidakjujuran pelaku usaha dalam memanfaatkan digital marketing. Banyak konsumen yang merasa ditipu karena tidak sesuainya antara produk yang ditampilkan di media sosial dengan produk yang didapatkan. Berdasarkan itulah pada penelitian ini penulis perlu melihat sejauh mana adanya permasalahan yang muncul terkait pelaku usaha dalam memanfaatkan digital marketing. Sehingga peneliti memiliki rumusan masalah berikut ini. Bagaimana pemanfaatan digital marketing oleh pelaku usaha Kota Samarinda dan Bagaimana pemanfaatan digital marketing oleh pelaku usaha Kota Samarinda perspektif Fikih muamalah. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik pemanfaatan digital marketing yang dilakukan oleh para pelaku usaha berupa pemasaran melalui media sosial sebagai cara untuk memberikan informasi dan berkomunikasi dengan konsumen. Para pelaku usaha memasarkan produknya dengan cara mengupload sejumlah konten foto dan video pada akun media sosial mereka. Pemanfaatan Digital Marketing oleh 4 (empat) dari 10 (sepuluh) pelaku usaha ini melanggar aspek pada objek yang tidak terpenuhi karena dari segi fikih muamalah barang yang di perjual belikan harus jelas dan sesuai dengan apa yang di tampilkan di media sosial dengan yang diterima oleh konsumen.

Sengketa Wanprestasi Jual beli Akun Media Sosial di Facebook Perspektif Hukum Islam

Umi Marfuah, Hervina Hervina, Suwardi Sagama — Mon, 26 Aug 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan atau perkara wanprestasi dalam jual beli akun media sosial di Facebook melalui layanan Rekening Bersama di Kota Samarinda. Rekening Bersama merupakan pihak ketiga yang berperan sebagai perantara untuk membantu mengamankan barang (akun) dan uang selama proses transaksi serta memastikan tidak terjadi penipuan yang merugikan salah satu pihak. Namun fakta di lapangan tidak sepenuhnya aman menggunakan jasa Rekening Bersama. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui proses penyelesaian wanprestasi jual beli akun media sosial di Facebook oleh pengguna jasa Rekening Bersama di Kota Samarinda, dan 2) Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi jual beli akun media sosial di Facebook oleh pengguna jasa Rekening Bersama. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus yang digunakan untuk memahami problem yang terjadi dengan mengumpulkan berbagai informasi yang kemudian diolah untuk menuntaskan masalah tersebut. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dengan responden diantaranya konsumen dan pelaku jasa Rekening Bersama, untuk sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, internet serta karya tulis lainnya. Teknik yang digunakan ialah teknik sampling snowball kemudian data tersebut dianalisis secara reduksi (ringkas) kemudian data tersebut diuraikan atau disajikan dalam bentuk narasi dan diverifikasi untuk memaparkan hasil temuan peneliti. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa dalam Hukum Perdata apabila mengalami permasalahan wanprestasi dalam proses penjualan akun media sosial di Facebook melalui jasa Rekening Bersama penyelesaiannya tidak melalui jalur hukum namun permasalahan tersebut diselesaikan melalui non litigasi dengan cara negoisasi dan mediasi, sedangkan di dalam Hukum Islam penyelesaiannya melalui Al-Shulhu (perdamaian) cara tepat untuk mendamaikan perselisihan dengan metode mediasi serta negoisasi yang membuahkan hasil kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengganti kerugian secara fisik barang atau dalam bentuk uang tanpa ada pihak yang keberatan.

Muslim Community Hampers Business On Non-Muslim Holiday Celebrations From the Perspective of Maqsid Syariah

Refons Cikafadupuri Anja Santoso, Azhar Pagala, Muzayyin Ahyar — Sun, 08 Sep 2024 00:00:00 +0800

This study examines the differences of opinion between classical and contemporary scholars about whether or not it is permissible to provide needs or facilities for non-Muslim religious holidays. This is a promising business opportunity that can generate large profits. Muslim communities in Indonesia and in Samarinda City do a lot of hamper businesses on Muslim and non-Muslim holidays. In this case, there are three formulations of the problem in this study, namely, related to the background of Muslim communities doing hamper buying and selling businesses on non-Muslim holidays, then, the condition of the hamper business in Muslim communities during non-Muslim holidays, and also the Muslim community's hamper business on non-Muslim holidays from the perspective of maqashid sharia. This type of research is field research using normative legal and sociological legal approaches. The data sources used are secondary data sources and primary data. Data collection techniques are observation, interviews, documentation. Data analysis techniques in this study are data reduction, data presentation and drawing conclusions and inductive thinking patterns to draw conclusions. The results of this study indicate that the existence of hamper orders or the increasing number of consumer requests can help others, especially in non-Muslim holiday celebrations and sellers can take advantage to meet their needs, so this is the background for Muslim communities to do hamper business on non-Muslim holidays. The condition of the hamper business on non-Muslim holidays is very busy ordering and buying hampers. As for the maqashid sharia, it does not conflict with Islamic values based on the rules of fiqh, namely "all forms of muamalah are permitted as long as there is no evidence that prohibits it" and during his life the Prophet Muhammad SAW also had good relations with non-Muslims in terms of social, political and muamalah relations. During his lifetime, the Prophet Muhammad SAW once committed muamalah with non-Muslims, namely pawning armor to buy basic food.

Praktik Jasa Veener Gigi Dalam Kajian Maqasid Syariah

Yoga Putra Wijaya, Lilik Andaryuni, Vivit Fitriyanti — Sun, 08 Sep 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang menjadi alasan pasien menggunakan jasa veneer gigi sekaligus dari pandangan sisi maqasid syariah. Penelitian ini diambil dikarenakan banyaknya pasien yang menggunakan jasa veneer gigi dengan berbagai tujuan penggunaan. Memang telah menjadi fitrah bagi kaum laki-laki maupun perempuan untuk menyukai keindahan. Namun bukan berarti segala yang indah harus dilakukan karena alasan mengikuti gaya pada zaman sekarang. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melakukan kuisioner (angket), wawancara, dan dokumentasi, sumber data penelitian ini yaitu dokter gigi dan pasien yang menggunakan jasa veneer gigi. Hasil dari penelitian telah disimpulkan dari beberapa faktor yang melatarbelakangi pasien menggunakan jasa veener gigi diantaranya disebabkan oleh adanya indikasi medis dan diharuskan menggunakan veneer gigi. Kemudian faktor lainnya adalah untuk merapikan gigi yang tidak beraturan dan dengan tujuan kecantikan tanpa merubah bentuk aslinya. Berdasarkan Maqasid Syariah penggunaan veener gigi dapat dianalisis berdasarkan kemaslahatan penggunanya, dalam hal ini temuan yang dihasilkan, terdapat beberapa pasien yang berada pada kemaslahatan dharuriyat, terdapat pula yang kemaslahatannya masih pada taraf hajjiyat, dan tahsiniyat. Adapun kebutuhan yang berdasarkan maqasid syariah yaitu mengacu kepada perlindungan jiwa (Hifz al-Nafs) dan juga perlindungan harta (Hifz al-Mal). Dimana jika pasien tidak menggunakan praktik jasa veneer gigi dapat menyulitkan dalam kegiatan sehari-hari seperti mengunyah makanan, melakukan pekerjaan yang harus berpenampilan menarik didepan umum, untuk melamar pekerjaan yang dimana syarat utama gigi harus rapi. Adapun alasan pasien yang merubah bentuk giginya dengan menggunakan veneer gigi hanya untuk kecantikan ataupun penampilan agar gigi terlihat lebih rapi tanpa indikasi medis masih tergolong tahsiniyat dalam maqasid syariah.

Analysis of Fiqh Muamalah and Positive Law on Auction Transactions on Instagram

Putra Warna Waru, Muhammad Idzhar — Sun, 08 Sep 2024 12:30:01 +0800

The development of technology 4.0 in today's society is growing rapidly. Until finally business actors and consumers in auction buying and selling transactions are very easy and no longer face to face in offering and selling a product to consumers. This is influenced by the shift in people's lifestyles that utilize technology in buying and selling auctions on one of the intagram social media. This research will analyze first how the practice of auctioning on Instagram, second how the analysis of fiqh muamalah and positive law on auction transactions on Instagram. The method used in this research is the Normative Law method, with the approach (Comparative Approch), in collecting data this research uses (Library search) and instagram posts, and there are data processing techniques namely editing, systematic and description and data analysis techniques used are qualitative analysis for presentation done descriptively. The results of this study indicate that, first, the practice of organizing buying and selling auctions on Instagram is not much different from the practice of organizing organized by the auction hall Second, the organization of buying and selling auctions on Instagram in the view of fiqh muamalah is permissible. It is different with positive law that the organization of the practice of buying and selling auctions on Instagram is said to be illegal and is a form of illegal action.

Perception of the Costumers Across District Regarding Delays in Goods By Delivery Services

Indra Angki Darmawan — Wed, 25 Sep 2024 00:00:00 +0800

This research analysis the high public need for goods delivery services, which has become
a business opportunity for expedition business players. This can be seen from the large
number of companies expanding their wings in the field of goods delivery. In Indonesia
itself, the goods delivery service industry is a business prospect whose economic growth
rate is growing rapidly from year to year. Not only private companies, but state- owned
companies are also taking part in improving themselves and implementing a number of
conveniences in goods delivery services. This research aims to, first, find out the
perception of the people of Samarinda Across District regarding delays in goods by
delivery services. Second, understand the review of Law Number 8 of 1999 Article 4
regarding delays in goods by delivery services. This research is field research using
qualitative descriptive methods. With an empirical normative research approach. As for
data collection techniques using observation, interviews and documentation methods,
the research location is the community of Samarinda Seberang subdistrict. The subject
of the research is the Samarinda Seberang District Community, and the object of this
research is goods delivery services. The results of the research show that the people of
Samarinda Seberang Subdistrict commented on the goods delivery expedition service
which, when sending the goods they ordered, sometimes did not meet the specified time.
The people of Samarinda Seberang Subdistrict felt disappointed by the delay in goods
which did not meet the specified time. However, the people of Samarinda Seberang
District do not receive compensation or compensation from the goods delivery services
they use. The people of Samarinda Seberang District should have the rights as intended
in Law Number 8 of 1999 Article 4, and business actors are also responsible for providing
compensation as stated in referred to in Law Number 8 of 1999 Article 19.