Ghaly: Journal of Islamic Economic Law

Penyebaran Sinematografi Melalui Media Sosial Perspektif Fikih Muamalah Dan Undang-Undang Hak Cipta

Asmira Abdurrohman, Muhamad Noor — Wed, 19 Feb 2025 00:00:00 +0800

Di abad ke-21 ini perubahan semakin berkembang pesat semua bidang dipengaruhi oleh teknologi perkembangan ini memberikan ruang akses yang begitu besar salah satunya dalam dunia seni dan hiburan. Banyak platform online legal yang menyediakan serial drama, film, anime, kartun, dan variety show. Namun aplikasi media sosial yang digunakan untuk menonton bahkan dijadikan sebagai tempat penyebaran sinematografi baik itu secara gratis maupun sengaja untuk dikomersilkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hukum praktik penyebaran sinematografi di media sosial dan bagaimana sanksi hukum bagi para penyebar atas penyebaran sinematografi yang dilakukan di aplikasi media sosial berdasarkan tinjauan dalam perspektif Fikih Muamalah dan Undang-Undang Hak Cipta. Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi dan wawancara dengan para penyebar (admin) yang menyebarkan sinematografi melalui aplikasi media sosial yang disertai dengan teknik pengolahan data dari sumber data pada buku, jurnal, maupun artikel terkait fenomena yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menemukan tujuh aplikasi media sosial yang paling populer dan sering digunakan oleh para penyebar untuk menyebarkan karya sinematografi yakni Telegram, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok dan SnackVideo. Hukum penyebaran sinematografi melalui media sosial yang ditinjau dalam perspektif fikih muamalah secara gratis maupun untuk dikomersilkan hukumnya haram atau tidak sah karena karya sinematografi yang dihasilkan adalah ilegal dan dapat mengakibatkan kerugian para pencipta dan pemegang hak cipta. Sedangkan dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hal tersebut merupakan ilegal karena hal ini memiliki indikasi jelas melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta seperti yang tertuang pada Pasal 4, yang merugikan pencipta, pemegang hak cipta, bahkan negara. Mengenai penetapan sanksi hukum terhadap para penyebar dalam fikih muamalah hal ini mengikuti serta menyesuaikan kembali pada kebijakan pemerintah, karena hak cipta yakni sinematografi masuk dalam al-daruriyyat al-khamsyah hifz al-maal bahwa perlindungan hak cipta mengenai sanksi hukumnya melibatkan negara dalam menjamin pemeliharannya dari segala tindakan yang merugikan pemiliknya. Sedangkan dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai sanksi hukum untuk sanksi perdata terdapat dalam Pasal 96 dan Pasal 99. Untuk sanksi pidana terdapat dalam Pasal 112 sampai Pasal 120. Dalam hal ini pihak yang dirugikan (pencipta dan pemegang hak cipta) harus melaporkan (delik aduan) kepada pemerintah baik itu berupa gugatan perdata atau tuntutan pidana.

Review of Islamic Economic Law on the Handling of Problem Financing at PT Bank Syariah Indonesia Samarinda Bhayangkara Branch

Muhammad Dwi Eko Rhomadon, Muhammad Rafi Ardyansah — Mon, 03 Mar 2025 11:20:59 +0800

This research discusses the review of muamalah fiqh on the handling of problem financing at PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Samarinda Branch. Non-performing financing is a major challenge in Islamic banking that requires resolution in accordance with sharia principles. This research aims to identify the factors that cause non-performing financing and analyse the settlement mechanism based on the perspective of fiqh muamalah. The research method used is qualitative with a descriptive-analytical approach. The results show that the main causes of non-performing financing include internal factors, such as negligence in credit analysis, as well as external factors, such as economic conditions and the inability of customers to fulfil their obligations. In its settlement, Bank Syariah Indonesia applies several strategies, such as restructuring, rescheduling, and settlement through appropriate sharia contracts. From the perspective of muamalah fiqh, these measures are acceptable as long as they do not contain elements of usury, gharar, and dzalim. This research is expected to serve as a reference in improving the effectiveness of financing risk management in
Islamic banks to remain in accordance with sharia principles.

Optimalisasi Peran Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dalam Peningkatan Sertifikasi Produk Halal Melalui Jalur Self Declare

Cheche Ida Siti Fatimah, Hervina Hervina, Yanti Haryani — Mon, 03 Mar 2025 11:35:55 +0800

Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) memiliki peran penting dalam meningkatkan jumlah produk bersertifikat halal di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh LP3H UINSI Samarinda dalam meningkatkan kinerja pendamping sertifikasi halal melalui jalur self declare serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama yang dihadapi meliputi kurangnya dukungan pemerintah setempat, keterbatasan waktu pendamping yang mayoritas memiliki pekerjaan tetap, rendahnya literasi digital pelaku usaha, serta ketidaksesuaian produk dengan ketentuan self declare. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan dalam optimalisasi peran LP3H dalam peningkatan sertifikasi halal di Samarinda. Hasil penelitian menemukan bahwa masih kurang optimalnya dukungan pemerintah daerah dalam fasilitasi sertifikasi halal, selain itu belum optimalnya peran pendamping dalam memenuhi kouta sertifikasi halal. Masih banyak pelaku usaha yang belum menguasai digitalisasi, dan masih terdapat produk yang belum sesuai ketentuan Sistem Jaminan Produk Halal.

Efektivitas Zakat Produktif Serta Dampaknya Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik

Azwan Nasrul, Materan Materan, Zulia Rahmi binti Yunus — Mon, 03 Mar 2025 11:59:14 +0800

Penelitian ini menganalisis efektivitas program zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS Kota Samarinda dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Zakat produktif bertujuan memberdayakan mustahik agar mandiri secara ekonomi, tetapi implementasinya menghadapi berbagai tantangan. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, mengumpulkan data melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan analisis dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program zakat produktif belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan pendapatan mustahik. Hambatan utama yang ditemukan adalah kurangnya monitoring dan pendampingan usaha, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan program. Sebagian mustahik mengalami peningkatan pendapatan, tetapi sebagian lainnya tidak menunjukkan perubahan yang signifikan akibat minimnya evaluasi dan dukungan pasca-pemberian zakat.Temuan ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam sistem monitoring, pendampingan usaha, serta optimalisasi sumber daya manusia. Implementasi sistem pelaporan berbasis digital dan peningkatan kapasitas pengelola zakat dapat membantu meningkatkan efektivitas program. Studi ini memberikan kontribusi bagi pengelola zakat dalam meningkatkan keberlanjutan zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi mustahik.

Analisis Fikih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Lahan Parkir Objek Wisata Pantai di Kecamatan Marangkayu

Sulviani Rahman, Iskandar Iskandar, Abdul Syakur — Tue, 11 Mar 2025 00:00:00 +0800

Penelitian ini membahas sistem bagi hasil dalam pengelolaan lahan parkir objek wisata di Kecamatan Marangkayu yang belum memiliki kejelasan akad dan perjanjian tertulis. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis praktik bagi hasil tersebut serta menilainya dari perspektif fikih muamalah. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Studi pustaka dilakukan untuk mengkaji teori fikih muamalah, sementara observasi dan wawancara digunakan untuk memahami praktik di lapangan. Data dianalisis secara deskriptif-analitis guna menilai kesesuaian sistem bagi hasil dengan prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan belum sesuai dengan fikih muamalah. Akad yang digunakan tidak jelas apakah berbasis mudharabah, musyarakah, atau ijarah. Pembagian keuntungan telah disepakati sebesar 50:50, tetapi tidak ada ketentuan mengenai pembagian kerugian. Ketiadaan perjanjian tertulis meningkatkan risiko sengketa di kemudian hari. Sebagai solusi, sistem ini perlu diperbaiki dengan menentukan akad yang sesuai, menetapkan mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian secara transparan, serta membuat perjanjian tertulis untuk menjamin keadilan bagi kedua belah pihak. Dengan perbaikan tersebut, sistem bagi hasil dalam pengelolaan lahan parkir dapat lebih sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat yang lebih adil bagi semua pihak.

Implementasi Fatwa No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Ijarah

Nur Janah, Akhmad Haries — Wed, 12 Mar 2025 00:00:00 +0800

Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Ijarah mengatur prinsip sewa-menyewa dalam perspektif syariah, yang mencakup hak dan kewajiban pihak yang terlibat serta keabsahan akad ijarah. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan akad ijarah pada penyewaan gedung serbaguna, terutama dalam aspek transparansi akad, penentuan biaya, serta pemenuhan hak dan kewajiban penyewa maupun pemilik gedung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fatwa tersebut dalam praktik penyewaan gedung serbaguna di Kecamatan Samarinda Seberang serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah gedung serbaguna yang berada di kecamatan Samarinda Seberang. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu praktik sewa-menyewa di gedung serbaguna Samarinda Seberang telah berjalan dengan prosedur sewa-menyewa pada umumnya yang diterapkan dalam masyarakat, akan tetapi masih belum menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis, seperti belum terbuatnya aturan khusus gedung yang ditempel pada dinding secara tertulis yang memuat secara rinci tentang tata cara penyewaan. Selama ini penyewaan pada kedua gedung serbaguna tersebut hanya dilakukan secara lisan saja. Menurut perspektif Fikih Muamalah dan Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Ijarah, praktik sewa-menyewa tersebut memang sudah berjalan dengan baik. Dalam fatwa menekankan pentingnya kejelasan dalam akad sewa-menyewa, yang meliputi persetujuan bersama mengenai objek yang disewakan, jangka waktu, serta biaya yang harus dibayarkan. Namun masih terdapat kelemahan yang muncul dalam praktik sewa-menyewa tersebut, seperti tidak adanya perjanjian tertulis yang lebih rinci dan tidak adanya saksi dalam Ketika proses terjadinya sewa-menyewa. Dengan tidak hadirnya saksi dalam perjanjian tersebut, berpotensi akan menimbulkan risiko perselisihan di kemudian hari jika terjadi perbedaan pendapat antara penyewa dan pihak pengelola.

Urgensi Pembentukan Regulasi Sistem Jual Beli Ayam Dan Telur Ayam Di Kota Samarinda

Dewi Maryah — Wed, 12 Mar 2025 00:00:00 +0800

Penelitian ini merupakan penelitian yang luarannya memberikan sebuah usulan pembentukan regulasi sistem jual beli ayam dan telur ayam di wilayah Kota Samarinda. Para pelaku usaha menjual harga ayam per ekor dan harga telor per biji dengan mengolongkan harga yang berbeda – bedar berdasarkan ukuran besar dan kecinya. Hal ini lah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini karena sistim jual beli ayam dan telur ayam di kota Samarinda tidak ditimbang sebagaimana mestinya. Untuk mengetahui besar kecilnya ayam dan telur ayam mestinya dipastikan masa (volume) dengan menggunakan alat timbangan sesuai aturan Metrologi Legal. Dari sisi perlindungan hukum konsumen, maka konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang akuran dalam hal jula beli, karena sistem jual beli ayam dan telur ayam yang di jual dengan cara perkiraan saja adalah hal yang tidak pasti. Sulit untuk ditertibkan karena belum ada regulasi yang mengatur tentang sistem jual beli ayam dan telur ayam. Untuk itu maka penelitian ini memberikan usulan agar segera dibentuknay regulasi tentnag hal tersebut