Mitsaq: Jurnal Hukum Keluarga Islam merupakan terbitan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Terbitan berkala ilmiah ini memiliki kekhususan dalam kajian Hukum Keluarga Islam. Mitsaq menerima kajian-kajian terkini, baik kajian hukum doktriner-konseptual maupun kajian hukum empiris. Tim pengelola Jurnal Hukum Islam Mitsaq mengundang para dosen, mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum keluarga dengan menerbitkan artikel-artikelnya di jurnal Mitsaq. Tentunya setelah melalui proses telaah dan penyuntingan. Jurnal ini terbit dua kali setahun pada bulan Januari dan Agustus. Mitsaq: Jurnal Hukum Keluarga Islam menerima artikel dalam bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris yang merupakan hasil penelitian tesis, tesis, disertasi, penelitian dosen, dan juga penelitian lainnya. Mitsaq: Jurnal Hukum Keluarga Islam merupakan jurnal akses terbuka, jurnal peer-review yang bertujuan untuk menyediakan wadah bagi artikel kajian hukum keluarga Islam bagi para akademisi nasional dan internasional. Beberapa disiplin ilmu yang menjadi cakupan dan ruang lingkup kajian dalam Mitsaq: Jurnal Hukum Islam adalah: Munakahat Fiqih Ilmu Ushuliyah Bidang Hukum Astronomi Islam Hukum Perkawinan Islam dan Gender Fikih Keluarga
Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
ANALISIS PUTUSAN NO. 33/Pdt.G/2024/PTA.Smd TENTANG PENJATUHAN CERAI TALAK BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI YANG TIDAK PISAH RUMAH DALAM PERSPEKTIF ASAS MEMPERSULIT PERCERAIAN
Penelitian ini menganalisis putusan nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.Smd tentang penjatuhan cerai talak bagi pasangan suami istri yang tidak pisah rumah dalam perspektif asas mempersulit perceraian, permasalahan utamanya adalah pada putusan tingkat pertama dengan nomor perkara 332/Pdt.G/2024/PA.Sgta yang ditolak oleh majelis hakim dengan alasan belum memenuhi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menyebutkan pemohon dan termohon harus pisah tempat tinggal minimal 6 bulan, sedangkan dalam perkara ini pemohon dan termohon telah pisah kamar selama 18 bulan. Kemudian pada tingkat banding, perkara ini dikabulkan dengan alasan telah memenuhi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang menyebutkan pembanding sudah tidak lagi mendapatkan nafkah batin. Penelitian ini membahas dua pokok masalah yaitu, bagaimana pertimbangan hukum pada putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sgta dan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.Smd dan bagaimana implementasi asas mempersulit perceraian pada kedua putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan 332/Pdt.G/2024/PA.Sgta dalam pertimbangan hukumnya lebih cenderung pada penafsiran literal dan penerapan syarat formil yang ketat. Sedangkan, putusan 33/Pdt.G/2024/PTA.Smd, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya mengambil pendekatan yang lebih substantif dan sosiologis. Hakim di tingkat banding lebih menekankan pada realita kehidupan rumah tangga, seperti tidak terpenuhinya nafkah batin dan pisah kamar dalam waktu yang lama, sebagai indikator kuat adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Implementasi asas mempersulit perceraian dalam Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sgta dan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.Smd menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sangatta dalam menerapkan asas mempersulit perceraian terlalu formalistik dan normatif. Sedangkan, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tidak terlalu menerapkan asas ini dalam bentuk normatif. Tetapi justru dalam evaluasi substansif terhadap apakah upaya mempertahankan rumah tangga masih rasional.
Copyright (c) 2026 Mitsaq: Islamic Family Law Journal
EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAKAN PERUNDUNGAN BODY SHAMING PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Perundungan terhadap fisik tubuh dengan verbal berupa celaan atau dikenal dengan istilah body shaming yang terjadi di SMP Negeri 21 Malang terjadi pada setiap jenjang kelas. Perundungan ini biasanya diakukan secara berkelompok. Perundungan dilakukan kepada teman yang dirasa berbeda dari sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor dan bentuk perundungan fisik serta menganalisis efektivitas program pencegahan dan penanganan body shaming di sekolah tersebut mengacu pada konsep efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Penelitian ini berbasis yuridis empiris yang berpijak pada pendekatan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara langsung dengan pihak sekolah, seperti Tim Penanggulangan Pencegahan Kekerasan (TPPK), guru Bimbingan Konseling (BK), kesiswaan dan korban perundungan fisik. Adapun aturan yang dijadikan pedoman penelitian mencakup Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan perundungan di satuan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk body shaming yang dilakukan berbentuk perundungan verbal kearah fisik tubuh, penampilan dan bentuk badan. Kendati pelaksanaan program pencegahan dan penanganan sudah menunjukkan efektivitas yang baik pada indikator hukum, penegak hukum dan sarana prasarana, tetapi efektivitas keseluruhannya masih belum maksimal, terutama terkait dengan peran masyarakat sekolah dan budaya hukumnya.
Body Shaming, Pencegahan, Penanganan, Efektivitas Hukum, Perlindungan Anak
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2002/PDT/G/2023/PA.SMD DALAM PERKARA HADHANAH: PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT DAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 1990
Penelitian ini mengkaji pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 2002/Pdt.G/2023/PA.Smd terkait penetapan hadhanah anak yang belum mumayyiz kepada ibu kandung meskipun terbukti melakukan perselingkuhan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak serta kesesuaiannya dengan perspektif fikih munakahat dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kepustakaan, yang didukung oleh wawancara sebagai data pelengkap. Teknik analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menerapkan prinsip The Best Interest of the Child sebagai pertimbangan utama dalam menetapkan hadhanah dengan menitikberatkan pada kepentingan terbaik anak. Dalam perspektif fikih munakahat, prinsip tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena para ulama mazhab sepakat bahwa hadhanah anak yang belum mumayyiz lebih diutamakan kepada ibu selama mampu memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, putusan hakim dinilai telah sejalan dengan prinsip fikih munakahat dan tujuan perlindungan anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak.
Perceraian, Fikih Munakahat, Konvensi Hak-Hak Anak
PERAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
The Government of Samarinda City has enacted Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning Gender Mainstreaming (PUG) as part of its mission to achieve gender equality and justice. Based on this, the researcher is interested in examining the following issues: (1) What are the rights of women and children guaranteed in the Regional Regulation on Gender Mainstreaming?; (2) What is the role of the Samarinda City Government in ensuring and protecting the rights of women and children?; and (3) How is the legal review of the implementation of the Regional Regulation on Gender Mainstreaming? This research is a type of Normative-Empirical legal research (applied law research). The data were analyzed qualitatively using deductive reasoning, and based on Lawrence Meir Friedman’s legal system theory, which consists of legal structure, legal substance, and legal culture. The results of this research show that, first, the Regional Regulation on Gender Mainstreaming regulates the rights of women and children in general terms, through a clause stating that the roles, positions, and responsibilities of women are equal to those of men as development resources. Second, the role of the Samarinda City Government in ensuring and protecting the rights of women and children is carried out by making efforts to implement gender mainstreaming based on the Regional Regulation. Third, from the perspective of legal system theory, the implementation of the Regional Regulation on Gender Mainstreaming shows inconsistencies between the regulation and its implementing policies. In terms of substance, the regulation normatively outlines efforts to achieve equality in women's roles across various sectors.
PANDANGAN TOKOH AGAMA KOTA SAMARINDA MENGENAI JIHATUL KA’BAH PADA ZAMAN MODERN
Perkembangan teknologi berdampak kepada ilmu pengetahuan terdahulu. Contohnya pada arah kiblat, ulama terdahulu merumuskan dua konsep terkait hal itu yaitu ”˜ainul ka’bah dan jihatul ka’bah. ”˜Ainul ka’bah yaitu menghadap tepat ke bangunan ka’bah, sedangkan jihatul ka’bah yaitu menghadap ke arah bangunan ka’bah. Ulama terdahulu menyatakan jihatul ka’bah diperuntukkan bagi orang yang jauh dari ka’bah, karena pada saat itu akses untuk menghadap kiblat bagi yang jauh sangat sulit berbeda dengan zaman sekarang dengan dibantu dengan teknologi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pendapat tokoh agama Kota Samarinda mengenai jihatul ka’bah pada zaman modern, serta keabsahan sholat jika menggunakan jihatul ka’bah pada zaman sekarang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris. Sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan wawancara dengan enam informan ditemukan tiga pendapat yaitu jihatul ka’bah masih relevan dengan alasan darul ifta menafsirkan kata “syataran” yaitu jihat dan untuk mempermudah muslim yang jauh dari ka’bah. Pendapat selanjutnya, jihatul ka’bah masih relevan dengan syarat dengan alasan selam belum terdapat teknologi yang akurat dan masyarakat belum mampu menggunakannya maka jihatul ka’bah masih relevan. Pendapat terakhir, jihatul ka’bah tidak relevan dengan alasan telah ada teknologi yang membantu dalam menghadap kepada bangunan ka’bah seperti kompas. Kemudian untuk keabsahan sholat ketika meggunakan jihatul ka’bah yaitu jika berpendapat jihatul ka’bah masih relevan maka sholatnya sah dan jika berpendapat jihatul ka’bah tidak relevan maka sholatnya tidak sah.
Pandangan, Tokoh Agama, Jihatul Ka’bah, Zaman Modern
PERSEPSI REMAJA BOGOR BARAT TERHADAP KEBERADAAN LGBT
LGBT merupakan singkatan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender atau Transeksual. Sebagai bagian dari ragam orentasi seksual dan identitas gender. Komunitas LGBT sampai saat ini masih menuai pro dan kontra. Bertujuan untuk mengetahui analisis pandangan masyarakat terhadap LGBT di indonesia lebih khusus di Bogor Barat. Metode data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan LGBT sendiri tidak dapat diterima dalam lingkup masyarakat Indonesia karena memang menurut nilai-nilai agama, budaya, UU di negara Indonesia masih tidak diperbolehkan. Dapat disimpulkan bahwa Pandangan masyarakat indonesia lebih khusus di Bogor Barat terhadap lgbt sebelumnya telah dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang masih kental dengan agama, moral, dan etika yang telah berkembang dan mengakar di seluruh masyarakat. Perilaku “menyimpang” yang dilakukan kaum LGBT tentu tidak bisa diterima begitu saja, karena selalu ada alasan-alasan mendasar dari masyarakat untuk menolak pelaku dan perilaku seksual menyimpang, baik itu didasari atas agama maupun budaya
TRADISI SUPPA-SUPPA SAAT LAHIRAN ANAK DALAM PERSPEKTIF KAIDAH AL-”˜ADAH MUHAKKAMAH
Penelitian Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kepercayaan masyarakat Desa Tanjung Sembilang terhadap tradisi suppa-suppa, yaitu penggunaan jimat tali hitam yang diyakini memberikan perlindungan dan keberkahan bagi bayi. Tradisi ini tetap lestari karena kuatnya pengaruh adat istiadat warisan nenek moyang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan tradisi suppa-suppa serta menganalisisnya berdasarkan kaidah fikih Al-”˜Adah Muhakkamah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-empiris. Fokus penelitian diarahkan pada tahapan prosesi adat di lapangan yang kemudian dianalisis menggunakan tinjauan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Proses Pelaksanaan: Tradisi ini umumnya dilakukan saat bayi berusia 7 hari. Ritual dipimpin oleh seorang Sanro (tetua adat) yang merangkai tali hitam, taring hiu, buah supa, dan rajah. Sebelum dipasangkan pada pergelangan tangan, pinggang, atau kaki bayi, Sanro membacakan doa berupa selawat dan zikir. Tinjauan Al-”˜Adah Muhakkamah: Tradisi suppa-suppa tergolong sebagai ”˜urf fasid (adat yang rusak). Meskipun prosesi dan dampaknya tidak secara langsung bertentangan dengan syariat karena mengandung unsur zikir, namun dari segi niat ditemukan penyimpangan. Masyarakat meyakini adanya kekuatan pelindung dari makhluk halus (kembaran gaib), yang secara akidah kurang tepat menurut syariat Islam. Walaupun mereka tetap meyakini Allah sebagai penolong utama, ketergantungan pada benda jimat tersebut membuat tradisi ini tidak memenuhi kriteria adat yang dapat dijadikan sandaran hukum yang sah.
PEMAHAMAN MASYARAKAT SAMARINDA TERHADAP PENGHULU DALAM NIKAH SIRI
UU No.1 Tahun 1974 Jo..UU No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan Pasal telah mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undang yang berlaku. Namun pada kenyataannya realita yang ada pada masyarakat Harapan Baru mereka memiliki pemahaman masyarakat terhadap penghulu tidak resmi atau ilegal dalam pernikahan siri, karena banyaknya terjadinya pernikahan siri di Kecamatan Loa Janan Ilir khususnya Kelurahan Harapan Baru. Pernikahan siri yang dilakukan tanpa pengakuan resmi dari negara. Ada rumusan masalah dalam penulisan ini Pertama, bagaimana pemahaman masyarakat samarinda terhadap penghulu dalam nikah siri, Kedua, bagaimana pelaksanaan pernikahan siri, Ketiga, faktor-faktor apa saja yang mendorong masyarakat melakukan pernikahan siri. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder, pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah menurut Miles dan Huberman yaitu: Pengumpulan Data, Pengurangan Data, Penyajian Data,Kesimpulan Data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang peran penghulu dalam pernikahan siri beragam. Masyarakat menganggap penghulu sebagai figur penting yang membantu menghindari zina dan mendukung pasangan untuk menikah secara agama. Pelaksanaan pernikahan siri yang terjadi di masyarakat tidak berbeda jauh dengan pernikahan resmi, hanya saja pelaksanaan pernikahan siri nikah yang tidak memenuhi standar administrasi pemerintah yaitu tidak tercatat di KUA sebagaimana Pasal 2. Adapun beberapa faktor yang mendorong terjadinya nikah siri seperti budaya, agama, dan kondisi sosial ekonomi. Sebaliknya, ada yang melihat peran penghulu dalam pernikahan siri sebagai bentuk praktik yang tidak diakui secara hukum negara.
Pemahaman masyarakat, Penghulu, Nikah Siri
Copyright (c) 2025 Mitsaq: Islamic Family Law Journal
PERNIKAHAN SESAMA PENGIKUT MANHAJ SALAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
Abstrak: Salah satu yang menganjurkan melakukan pernikahan sesama pengikutnya adalah manhaj Salafi. Berdasarkan hal ini, peneliti ingin mengetahui apa yang menjadi latar belakang pengikut manhaj Salafi dalam melakukan pernikahan sesama pengikutnya. Bahwa terdapat disalah satu daerah, tepatnya di kelurahan Air Putih melakukan pernikahan yang menganjurkan menikah sesama pengikut manhaj Salafi. Penelitian ini bertujuan untuk; pertama, mengetahui latar belakang pernikahan sesama pengikut manhaj Salafi dalam melakukan pernikahan sesama pengikutnya. kedua, mengetahui pernikahan sesama pengikut manhaj Salafi termasuk kedalam kategori kafa’ah menurut Hukum Keluarga Islam atau tidak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris normatif dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yakni penelitian yang menjelaskan dan memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan. Hasil yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah; pertama, mengenai latar belakang pengikut manhaj Salafi melakukan pernikahan sesama pengikutnya adalah untuk menyamakan pandangan dalam beragama, menyamakan pandangan dalam menjalankan syariat, menyamakan pandangan dalam manhaj serta menerapkan sikap, cara beragama dan cara beribadah serta bermuamalah sesuai dengan tuntunan Islam dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. kedua, pernikahan sesama pengikut manhaj Salafi dalam kategori kafa’ah menurut Hukum Keluarga Islam, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dinilai kurang tepat. Karena adanya pembatasan pernikahan harus sesama pengikutnya. Adapun kafa’ah dalam nasab yang dimaksud menurut jumhur ulama (Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah) adalah dari keturunan bangsa Arab dan keturunan Nabi SAW, bukan pernikahan sesama pengikutnya semanhaj Salafi, yaitu mereka yang menjelaskan secara terang-terangan dalam pemahaman salaf serta menyikapi orang-orang yang berbuat bid’ah. Kata Kunci: Pernikahan, Manhaj Salafi, Hukum Keluarga Islam
FIKIH: ANALISIS PERNIKAHAN DINI MENURUT PANDANGAN 4 MAZHAB
the phenomenon of early marriage is still widely found, especially in areas where the majority of educational awareness is still relatively low. The trend of early marriage is still a pro and con. There are also parents who want their children to graduate from school, become adults or be established first. There are concerns about failing their studies, getting divorced quickly because they are not old enough and the economy is difficult because they do not work. Research Objectives To find out the Fiqh View on early marriage according to the 4 Schools. This research method uses a descriptive qualitative method. This study uses a qualitative descriptive analysis, namely an analysis carried out through field studies to Ulama, Society, and the MUI of Banjarmasin City in collecting data using the purposive sampling research method. The purposive sampling method is a study conducted to take research samples in the field that have been determined based on the desired sample information, the interview technique uses a structured interview technique
ANALISIS PERBANDINGAN PRAKTIK AKAD NIKAH DALAM MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I
This research discusses the different views of the Hanafi and Shafi'i madhhabs regarding the role of the guardian in the implementation of the marriage contract. The main focus of the research is how the two madhhabs assess the importance of the guardian in determining the validity of marriage. In terms of theory, the Hanafi school of thought considers the guardian as a complementary condition of the contract, so that a woman who is an adult and has the right mind can marry herself on the condition of fulfilling the sekufu and giving the appropriate dowry. In contrast, the Shafi'i school of thought views the guardian as an important part that must be present for the marriage to be valid. The method used is a qualitative study with a literature approach and comparative analysis of various sources of Islamic law. The research findings show that this difference arose due to different social and cultural backgrounds at the time of the scholars. In conclusion, this difference affects women's rights and the role of the family in the marriage contract process. Understanding these differences is important so that marriage practices can be adapted to the social conditions and needs of today's society.
Guardian (wali), School Of Thought, Comparison, Hanafi, shafi'i.
PEMENUHAN KEBUTUHAN EKONOMI BAGI KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS MENTAL
Abstrak Keluarga dengan anggota keluarga penyandang disabilitas mental menghadapi tantangan ekonomi, yang sering kali diperburuk oleh peran gender tradisional yang memberikan tanggung jawab pendapatan tunggal kepada suami. Perspektif mubadalah mendorong tanggung jawab bersama berdasarkan kapasitas bersama, menawarkan pendekatan yang lebih seimbang dan manusiawi untuk mempertahankan mata pencaharian keluarga dan membina keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini mengeksplorasi penerapan nilai-nilai mubadalah dalam memenuhi mata pencaharian keluarga di antara rumah tangga dengan anggota keluarga penyandang disabilitas mental di Sidoharjo, Susukan, Semarang. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari keluarga dan anggota masyarakat yang terkena dampak. Data tersebut kemudian dideskripsikan, dianalisis, dan diinterpretasikan secara sistematis. Temuan menunjukkan bahwa individu dengan disabilitas mental di wilayah penelitian dapat berkontribusi terhadap pendapatan keluarga mereka, meskipun penghasilan tersebut tetap tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, mereka terus bergantung pada dukungan keluarga dan masyarakat. Meskipun demikian, keluarga mereka telah mengadopsi praktik yang berlandaskan mubadalah, di mana pasangan berbagi tanggung jawab secara adil, dengan mengakui keterbatasan dan kekuatan masing-masing. Pendekatan bersama terhadap mata pencaharian ini mencerminkan perwujudan praktis dari nilai-nilai mubadalah, yang menumbuhkan ketahanan dan saling mendukung dalam rumah tangga yang terdampak.
UPAYA PEMBINAAN ANAK DIDIK OLEH LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARÄª’AH (STUDI DI LPKA KELAS II TENGGARONG)
Abstract: One of the factors, such as the lack of attention and parental involvement in educating, nurturing, and providing the rights of children, can result in the child committing criminal acts and eventually coming into contact with the law. Therefore, during their sentence, the Juvenile Correctional Institution, hereinafter referred to as the institution, plays a role in providing guidance to children who are in conflict with the law. This research is a qualitative study with a normative-empirical legal method, descriptive in nature, using a statutory approach. The data sources come from primary and secondary data. The data collection techniques used include observation, interviews, and documentation, with three procedures for data analysis: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the research findings, the efforts made by the Juvenile Correctional Institution Class II Tenggarong consist of religious guidance, education, skills/interests & talents, each manifested in several activities, providing the children's rights, fulfilling their needs, and offering healthcare services that encompass both physical and mental health. Secondly, from the perspective of MaqÄá¹£id Al-SyarÄ«’ah, there are three points of guidance by the Juvenile Correctional Institution Class II Tenggarong that are categorized as Dharuriyyat (essential needs), namely religious activities under the category of Hifdz al-din (preservation of religion), such as mandatory and voluntary communal prayers, BTQ (Qur'an reading), study of religious gatherings, and the Bible study. Then, healthcare services under the category of Hifdz nafs (preservation of life), which include providing nutritious food, rest periods, health check-ups, exercise, and counseling with psychologists. Lastly, education under the category of Hifdz aql’ (preservation of intellect), which includes formal education, package programs, and religious classes. Furthermore, activities related to skill development, interests, and talents fall under the category of Hajiyyat (complementary needs). Abstrak: Salah satu faktor seperti kurangnya perhatian dan peran orang tua dalam hal mendidik, mengasuh, dan pemberian hak-hak anak dapat mengakibatkan anak melakukan tindak pidana dan akhirnya berurusan dengan hukum. Sehingga selama menjalani masa pidananya, Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya memiliki peran dalam memberikan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode hukum normatif-empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). Sumber data berasal dari data primer & sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta menggunakan tiga prosedur dalam menganalisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, upaya yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong yaitu terdiri dari pembinaan keagamaan, pendidikan, keterampilan/minat & bakat yang masing-masing pembinaan diwujudkan dalam beberapa kegiatan, pemberian hak-hak anak binaan, pemenuhan kebutuhan yang dibutuhkan, serta layanan kesehatan yang melingkupi kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Yang kedua, dalam perspektif MaqÄá¹£id Al-SyarÄ«’ah, terdapat tiga poin pembinaan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong yang bersifat Dharuriyyat, yaitu kegiatan keagamaan sebagai kategori Hifdz al-din yaitu shalat fardhu dan sunnah berjamaah, BTQ, kajian majlis ta’lim dan kajian alkitab. Kemudian layanan kesehatan sebagai kategori Hifdz nafs yang meliputi pemberian makanan yang bergizi, pemberian waktu istirahat, periksa kesehatan, olahraga konseling dengan psikolog. Kemudian pendidikan sebagai kategori Hifdz aql’, meliputi pendidikan formal, kejar paket, dan kelas keagamaan. Selanjutnya ialah yang bersifat Hajiyyat mencakup kegiatan pengembangan keterampilan, minat dan bakat.
Parents, CICL (Children in Conflict with the Law), Guidance, MaqÄá¹£id Al-Syarī’ah
Orang tua, ABH, Pembinaan, MaqÄá¹£id Al-Syarī’ah
PENERAPAN PASAL-PASAL KHI TERHADAP SENGKETA HADHANAH DALAM TELAAH PSIKOLOGI HUKUM KELUARGA
Kasus yang sedang diteliti, diidentifikasi dengan Nomor Kasus 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg, berkisar pada perselisihan terkait transfer hadhanah (asuh anak) dari ibu ke ayah seorang anak mumayyiz. Meskipun Pasal 105 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menekankan otonomi anak dalam memilih pengasuh setelah mencapai usia mumayyiz, hakim dalam kasus ini memutuskan bertentangan dengan preferensi anak. Penelitian ini menyelidiki penerapan KHI dalam menyelesaikan perselisihan hadhanah, fokus pada kasus yang disebutkan di atas. Mengkaji implikasi dunia nyata, menjadi jelas bahwa memahami dan menerapkan hukum Islam sangat penting dalam melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka setelah perceraian orang tua. Penelitian bertujuan untuk mengkaji penerapan KHI dalam keputusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg dan menganalisis aspek psikologis keputusan tersebut dalam ranah hukum keluarga. Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum empiris dengan pendekatan psikologis, studi ini mengumpulkan data melalui wawancara dengan Panel Hakim yang menangani kasus tersebut dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan penerapan KHI dalam keputusan 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg tidak optimal, dengan ketidaksepakatan mencolok antara keputusan hakim dan harapan anak mumayyiz. Meskipun hakim mempertimbangkan aspek psikologis, ketiadaan saksi ahli melemahkan dasar pertimbangan tersebut. Keputusan tampaknya didasarkan pada bukti persidangan dan pertimbangan hukum. Analisis psikologis sejalan dengan teori psikologi hukum, menekankan evaluasi hakim terhadap hubungan emosional, kesejahteraan emosional anak, kemampuan orang tua dalam memberikan perawatan dan dukungan, ketersediaan waktu, dan pola komunikasi orang tua.
TELAAH TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN SEDARAH DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA MENURUT KEPASTIAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH
Pemerkosaan sedarah sulit terungkap karena peristiwanya terjadi dalam lingkaran relasi kuasa keluarga. Tujuan penelitian ini melihat bagaimana rumusan perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan sedarah dalam hukum positif serta melakukan analisa menggunakan konsep kepastian hukum Gustav Radbruch. Jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tesier. Hasil penelitian bahwa KUHP yang masih berlaku belum mengatur rumusan tindak pidana pemerkosaan sedarah. UU RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP (baru), UU RI Nomor 35 Tahun 2014 dan PP No. 1 Tahun 2016 tidak mengatur secara menyeluruh atau detail, unsurnya terbatas pada pemerkosaan sedarah yang dilakukan orang tua kepada anaknya. Sedangkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS terdapat rumusan pemerkosaan yang terjadi dalam lingkup keluarga, sehingga ketentuan ini memenuhi kriteria tindak pidana pemerkosaan sedarah. Ditinjau dari konsep kepastian hukum Gustav Radbruch undang-undang TPKS memenuhi prinsip kepastian hukum karena mampu memenuhi empat parameternya yaitu: (1) adanya UU RI No 12 Tahun 2022 TPKS; (2) fakta adanya peristiwa pemerkosaan sedarah yang belakangan marak, UU RI no 12 Tahun 2022 TPKS hadir untuk menanggulangi peristiwa pidana tersebut; (3) rumusan tindak pidana pemerkosaan sedarah di dalam UU TPKS lebih jelas dan; (4) hukum positif yang tidak mudah untuk selalu dirubah.
PARADIGMA PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK BAGI MEDIATOR HAKIM TERHADAP PERCERAIAN
Penulis mengangkat permasalahan atas Paradigma Pengarusutamaan Gender Dan Anak Bagi Mediator Hakim Terhadap Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Kota Tarakan). Pilihan judul tersebut dilatarbelakangi oleh program Pemerintah yaitu Pengarusutamaan Gender dan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sebagai bentuk dukungan terhadap program Pengarusutamaan Gender yang dicanangkan oleh Pemerintah. Hal ini tentunya mempertanyakan kembali efektivitas atas diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 terhadap perempuan yang behadapan dengan huku terutama terkait perkara gugat cerai. Dampak pemberlakuan Program Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Mahkmah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentunya memberi efek kepada masyarakat dan juga instansi terkait yang berhubungan dengan perceraian, sehingga perlunya peraturan tersebut dikaji kembali agar berjalan seperti tujuan awalnya, yang tentunya mencapai kesetaraan gender. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan normatif-empiris. Adapun metode pengambilan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi di beberapa instansi yang berhubungan langsung dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, diberlakukannya program Pengarusutmaan Gender dan Peraturan Mahkamh Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bertujuan untuk mencegah diskriminasi dan bias gender dalam masyarakat. Kedua, Mahkamah Agung Republik Indonesia sadar bahwa perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan mengalami diskriminasi oleh sebab itu Mahkamah Agung Republik Indonesia mengesahkan Peraturan Mahkmah Agung Nomor 3 Tahun 2017 guna menjamin perlindungan kaum perempuan dan anak dari bentuk diskriminasi apapun selama berurusan di Pengadilan. Ketiga, Mediator Hakim di Pengadilan Agama Kota Tarakan sudah paham mengenai konsep kesetaraan gender dan menerapkan konsep kesetaraan gender pada setiap proses mediasi yang dijalani. Pemberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dapat menjadi pedoman bagi Mediator Hakim maupun Hakim diseluruh Indonesia agar tercegah dari tindakan diskriminasi dan bias gender mengingat Mediator Hakim harus betindak netral sesuai denga isi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Paradigma, Pengarusutamaan Gender, Mediator Hakim, Perceraian
Copyright (c) 2024 Mitsaq: Islamic Family Law Journal
PERSEPSI KEPALA KUA KOTA SAMARINDA TERHADAP KEDUDUKAN WALI NIKAH BAGI ANAK HASIL NIKAH SIRI DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH
Pernikahan siri tentunya akan berdampak kepada anak yang mereka lahirkan. Artikel ini membahas tentang persepsi Kepala KUA terhadap kedudukan wali nikah bagi anak hasil nikah siri dalam tinjauan Maqashid Syariah. Merupakan penelitian kualitatif, sifatnya deskriptif, menggunakan pendekatan empris normatif. Subjek penelitian yaitu Kepala KUA dan pelaku nikah siri di Samarinda. Hasil kajian, persepsi Kepala KUA terbagi menjadi dua, pertama menyatakan bahwa orang tua dari anak hasil nikah siri dapat menjadi wali karena pencatatan pernikahan adalah syarat administrasi, bukan syarat sahnya perkawinan. Pendapat kedua, pencatatan perkawinan itu bagian dari syarat keabsahannya perkawinan secara hukum agama dan negara sehingga ayahnya tidak boleh menjadi wali kecuali jika ayahnya telah melakukan sidang isbat nikah dengan ibunya. Adapun terhadap dua Persepsi yang ada bahwa persepsi pertama lebih diunggulkan karena termasuk pada maqashid dharuriyat yang mana melihat status wali jika sah secara syariat sudah cukup untuk menjadi wali dengan mempertimbangkan jika pernikahan anak hasil pernikahan siri ini ditunda, akan berakibat terjadinya nikah siri yang mengakibatkan terhalangnya maqashid syariah yakni menjaga keturunan. Sedangkan pada pendapat kedua lebih masuk kepada maqashid hajiyah karena bagi anak hasil nikah siri harus menunggu putusan isbat nikah kedua orang tuanya agar bisa menjadi wali dan mengurus administrasi pendaftaran nikah di KUA.
Persepsi, Kepala KUA, Nikah Siri, Maqashid Syariah
PERAN KANTOR URUSAN AGAMA SAMARINDA SEBERANG DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN DI KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan wanita dalam membentuk rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan mengucapkan Ijab Qabul maka keduanya akan memegang peranan sebagai pasangan suami istri. Dengan adanya keluarga yang rukun dapat mendorong munculnya masyarakat yang baik. Agar terciptanya tujuan tersebut, angka perceraian di Kecamatan Samarinda Seberang harus diturunkan agar dapat memastikan tujuan keluarga yang harmonis dapat terwujud. Penelitian ini berkaitan dengan peran Kantor Urusan Agama Samarinda Seberang dalam meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Samarinda Seberang. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang sedangkan objek penelitiannya adalah peran kantor urusan agama Samarinda Seberang dalam meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Samarinda Seberang. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi. Adapun Teknik pengolahan data penelitian ini adalah Mendapatkan data dan informasi, menelaah buku-buku atau literatur yang telah dipilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang mencegah perceraian, mengadakan pemilihan terhadap isi buku atau literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menganalisa data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa data perceraian Kecamatan Samarinda Seberang pada Tahun 2019 yaitu berjumlah 194 kasus perceraian dan pada Tahun 2020 berjumlah 191 kasus perceraian. Faktor penyebab perceraian di Kecamatan Samarinda Seberang adalah pernikahan dini, pemabuk, pecandu narkoba dan faktor orang ketiga. Adapun peran Kantor Urusan Agama Samarinda Seberang dalam meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Samarinda Seberang dengan melakukan kursus pra nikah, program bimbingan keluarga sakinah dan penyuluhan undang-undang nomor 16 tahun 2019.
Copyright (c) 2023 Mitsaq: Islamic Family Law Journal
PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SAMARINDA
Artikel ini membahas tentang Kota Samarinda dengan kasus kekerasan seksual terbanyak telah tercatat oleh dinas-dinas yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menangani korban. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui berapa banyak kebijakan yang digunakan oleh dinas dalam melindungi perempuan serta implementasi dari kebijakan dilaksanakan dengan baik atau tidak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian emperis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara yang diperoleh langsung dari sumber aslinya yaitu kepala UPTD DKP2A Provinsi Kalimantan Timur dan staf-staf dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta kepala UPTD Kota Samarinda, dan data sekunder seperti buku-buku dan jurnal. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan UPTD DKP2A Provinsi Kalimantan Timur menggunakan dua kebijakan yaitu Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan PPA, dalam mengimplementasikan kebijakan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hanya sampai di penanganan mediasi saja belum ada yang berlanjut ke penanganan kasus hingga pelaku di pidana, beberapa hak yang ada dalam kebijakan telah cukup terimplementasi dan kebijakan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan PPA belum terimplementasikan secara maksimal karena belum adanya pencatatan atau arsip tentang kasus yang masuk, belum bekerjasma dengan pihah-pihak masyarakat sipil seperti lembaga non pemerintah.
Kekerasan Seksual, Peraturan, Implementasi
Mengubur ari-ari telah menjadi tradisi secara turun-temurun dengan berbagai macam prosesi yang dilakukan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada masyarakat suku Jawa dan Banjar di Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir, mereka melaksanakan penguburan ari-ari dengan menyertakan benda-benda tertentu serta dengan maksud dan tujuan tertentu. penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan Normatif Empiris. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara kepada masyarakat suku Jawa dan Banjar di Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir. Sedangkan bahan hukum (normatif) akan berangkat dari permasalahan sosial yang terdapat dalam kajian bahan hukum kitab yang berkenaan dengan Bab ”˜Urf serta karya ilmiah pendukung lainnya. Berdasarkan Analisa terhadap prosesi mengubur ari-ari dalam perspektif ”˜urf terhadap masyarakat suku Jawa dan Banjar di kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir, menghasilkan kesimpulan bahwasannya mengubur ari-ari jika ditinjau dari segi jangkauannya, ini termasuk dalam kategori ”˜urf al amm, jika ditinjau dari keabsahannya, tradisi mengubur ari-ari ini termasuk ke dalam al- ”˜urf ash- shahihah (”˜urf yang benar) dan al- ”˜urf al-fasidah (”˜urf yang salah).
FACTORS CAUSING DIVORCE FOR OLD AGE COUPLES IN SOCIETY
Old age is an age that is very vulnerable to disputes between husband and wife which sometimes just because of trivial things, the two partners will be at odds and some will even cause fights. According to the researchers' observations that there was a divorce in Kota Bangun District where the age of the couple was no longer young. This raises the question, what are the factors contributing to the divorce and how does the impact of divorce affect the two partners? This study uses qualitative research with an empirical normative approach. The results of the research conducted showed that the causes of divorce that occurred for old couples in the Kota Bangun sub-district were caused by financial problems and because the husband was unable to provide all of the income he earned to his wife, causing suspicion for the wife. In addition, disputes are also caused by problems in sexual relations where one party has no desire to have sexual intercourse. And the last one is caused by differences in religious views which have an impact on the emergence of differences in parenting and educating children and this has been buried for years. Then the negative impact that arises as a result of divorce that occurs in old couples is that one partner experiences inner burden and depression because they feel they have failed in building a household. Besides that, it will also cause hostility and discomfort when meeting with ex-spouse or relatives of the former partner. Likewise for children who are still in their teens will experience emotional instability because they see their parents separate. But there is also a positive impact, namely the end of prolonged disputes and both partners will both examine themselves so that they become better individuals.
PERSEPSI KEPALA KUA KOTA SAMARINDA TERHADAP PEMISAHAN HARTA DALAM PERJANJIAN PRA NIKAH
Latar belakang dari penelitian ini ialah mengenai perjanjian pra nikah tentang pemisahan harta, yang mana hal tersebut masih jarang sekali dilakukan oleh calon pengantin. Padahal pemisahan harta dalam perkawinan merupakan salah satu upaya hukum untuk melindungi hak suami dan isteri terkait harta kekayaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi Kepala KUA Kota Samarinda mengenai pemisahan harta dalam perjanjian pra nikah. Menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa 7 dari 9 Kepala KUA Kota Samarinda setuju terhadap perjanjian pra nikah terkait pemisahan harta, sedangkan 2 Kepala KUA menyatakan tidak setuju dikarenakan tujuan perkawinan adalah untuk seumur hidup dan dengan adanya perjanjian pemisahan harta hubungan antara suami dan istri akan terkesan kaku dan memiliki batasan.
ANALISIS YURIDIS STATUS HARTA BERSAMA AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN
ABSTRACT There is an application for annulment of marriage filed by the first wife against the husband's marriage with the second wife, where it is legal to apply according to the applicable laws and regulations and of course has legal consequences for him, one of which is property. This refers to the Marriage Law No. 1 1974 article 22 paragraph (2) point b, this becomes a problem later considering that marriages have been going on which of course have produced a lot of joint assets but are considered non-existent when the annulment is made, and also the large number of cases of marriage annulment which the researcher is interested in studying. Whereas with the intention to describe the juridical analysis of the status of joint property as a result of marriage annulment. Using a qualitative research method with an empirical-normative approach, based on observational data and interviews as well as observations of the decisions of the Tenggarong Religious Court. The following research results obtained are that first, the judge's considerations in deciding the decision case Number: 1252/Pdt.G/2020/PA.Tgr are based on the Marriage Law No. 1 of 1974, Compilation of Islamic Law, as well as fiqh principles, assemblies the judge decided the case in the annulment of the marriage in which the Petitioner (as the first wife) who filed a case for the annulment of the marriage against her husband, has the right to regain her husband's rights and responsibilities. Second, the status of shared assets in the decision Number: 1252/Pdt.G/2020/PA.Tgr which is considered nothing which in this case becomes the right of the first wife in accordance with the contents of Article 22 paragraph (2) point b, which applies retroactively to assets together as a result of the law of marriage annulment caused by a previous marriage. And based on MA circular letter Number 2 of 2019 point f where there are no legal consequences in the form of zaujiyah maintenance, joint assets and inheritance in second, third and fourth marriages if the marriage is carried out without court permission and not in good faith.
NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
Abstrak: Penelitian ini membahas apakah pada perkara cerai talak dan cerai gugat dalam prosesnya sama-sama memperjuangkan pemenuhan hak iddah atau tidak. Jenis penelitian hukum normatif, pedekatan yuridis dan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan bahan hukum wawancara, dan studi pustaka. Pengolahan dan analisis bahan hukum melalui inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan sistematisasi. Analisis menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian pada cerai talak terdapat 70 dari 407 perkara kabul, dan cerai gugat terdapat 9 dari 1337 perkara kabul, dengan pemenuhan hak iddah. upaya hakim agar terpenuhinya nafkah iddah : 1) memberitahu perempuan mengenai hak mereka. 2) memberikan putusan secara ex officio 3) menunda ikrar talak sampai suami membayar kewajibannya di perkara cerai talak. 4) memerintahkan panitera untuk menahan akta cerai suami, sampai melunasi kewajibannya di perkara cerai gugat. Kendalanya : 1) ketidakmampuan suami. 2) pihak perempuan pada suatu kondisi tidak mementingkan mengenai hak nafkah yang dimilikinya. 3) perkara diputus secara verstek. Pemberian nafkah iddah pada perkara cerai gugat, penundaan ikrar talak pada perkara cerai talak dan penahanan akta cerai pada perkara cerai gugat sesuai dengan teori ushul fiqh maslahah mursalah, kerena berdasarkan syaratnya yaitu : 1) rasional, 2) sejalan dengan maqashid syariah, 3) menjaga prisip dasar untuk menghilangkan kesulitan.
MARITAL RAPE DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM
Dikutip dari catatan tahun 2022 komisi nasional (KOMNAS) anti kekerasan pada perempuan Indonesia, dengan data sepanjang tahun 2021 kekerasan marital rape terindikasi tertinggi kedua sebanyak 25% dengan 597 kasus. Artikel ini membahas persoalan marital rape atau perkosaan dalam perkawina. Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini berupa penelitian kualitatif dengan jenis library research atau kepustakaan. Dengan pengambilan data sekunder berbahan primer yakni analisa pada UU No.23 2004 PKDRT dan UU No.12 2004 TPKS dan al-Qur’an. Hasil kajian analisa pada marital rape perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam memberikan kesimpulan bahwasanya marital rape dalam hukum positif indonesia dilarang hal ini diatur pada pasal 5,8, dan 46 UU PKDRT, juga pada pasal 4huruf b dan pasal 6 huruf b UU TPKS. Marital rape menurut peneliti masih tidak dicermati dengan baik sebagai tindak pidana khusus (Lex Specialis) dalam pengaturan kekerasan seksual khususnya dalam ranah domestik. Kemudian marital rape juga bertentangan dengan ajaran Islam, hal ini dikarenakan konsep marital rape bertentangan dengan 3 konsep perkawinan yaitu an taradhin (saling ridha), mu’asyarah bil ma’ruf (memperlakukan dengan baik), dan ad-Dharar yuzal (kondisi bahaya harus dihilangkan) serta konsep maqashid syariah pada prinsip memelihara agama, jiwa, akal dan keturunan.
UPAYA TOKOH AGAMA TERHADAP PERCERAIAN DI KOTA BALIKPAPAN
Perceraian merupakan putusnya suatu hubungan antara suami dan istri. Perceraian juga menjadi solusi terakhir bagi kedua pasangan suami istri untuk mengakhiri pernikahan. Kota Balikpapan juga banyak terjadi kasus perceraian dan jika dilihat dari Data yang didapat dari Pengadilan Agama Balikpapan angka perceraian setiap tahunnya meningkat dari tahun 2019 terdapat 1.736 perkara kasus perceraian di Kota Balikpapan dan pada tahun 2020 terdapat 1.503 perkara kasus perceraian, kemudian pada tahun 2021 terdapat 1.704 kasus perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perceraian dan mengetahui Upaya Tokoh Agama Balikpapan mengenai perceraian. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan dengan metode kualitatif yaitu metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam, melalui pendekatan yuridis empiris dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah; pertama, mengenai faktor penyebab terjadinya perceraian karena suami istri yang melakukan cerai maka ada faktor permasalahan yang menyebabkan terjadinya perceraian, Perceraian terjadi tidak terlepas dari masalah atau faktor penyebab yang mempengaruhi putusnya suatu perkawinan,.sehingga permasalahan itu yang menjadikan bukti untuk suami atau istri buat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama diantaranya karena faktor mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad dan faktor ekonomi. Kedua, mengenai upaya tokoh agama terhadap perceraian di Kota Balikpapan terdapat solusi dari Kementerian Agama Balikpapan sudah membuat program yaitu bimbingan perkawinan kepada calon pengantin untuk diberikan bekal atau ilmu pengetahuan tentang berumah tangga yang baik dan bahagia agar terhindar dari perceraian yang tidak diinginkan. Kata kunci: Pengadilan Agama Balikpapan, Tokoh Agama, Perceraian
Kata kunci: Pengadilan Agama Balikpapan, Tokoh Agama, Perceraian
MUALAF CENTER INDONESIA DAN PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH BAGI PASANGAN MUALAF DI BALIKPAPAN
Artikel ini membahas tentang peranan Mualaf Center Indonesia dalam melakukan pembinaan keluarga sakinah. Menjadi keluarga yang sakinah tentunya impian bagi seluruh umat manusia dan dalam mewujudkan tujuan pernikahan tersebut hendaknya memilih pasangan yang seiman, tetapi tak jarang ada yang memilih pasangan yang beda agama sehingga solusinya adalah pidah agama atau menjadi mualaf. Pernikahan yang terjadi pada mualaf dirasa perlu mendapatkan pembinaan agar tercapainya rumah tangga yang sakinah, maka dari itu Mualaf Center Indonesia (MCI) hadir guna untuk membantu para mualaf mendapatkan pembinaan keagamaan dan juga pembinaan keluarga sakinah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menjelaskan dan memaparkan data-data yang diperoleh di lapangan. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara kepada mualaf dan pengurus Mualaf Center Indonesia (MCI). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut para mualaf keluarga sakinah adalah keluarga yang senantiasa menjaga keimanan kepada Allah SWT, karena dengan ketaatan dan keimanan akan menumbuhkan rasa cinta, kasih dan sayang dalam membina rumah tangga, dan Mualaf Center Indonesia (MCI) berperan dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan cara melakukan pembinaan melalui kajian keluarga sakinah, dan program konsultasi.
Keluarga Sakinah, Mualaf, dan Balikpapan
PEMENUHAN HAK PARA PETUGAS KEBERSIHAN PEREMPUAN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
With the adoption of CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) at the 1974 United Nations General Assembly, Indonesia ratified it into Law Number 7 of 1984 on the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.He was able to protect women's rights in Indonesia. However, the many conventions and later ratified International treaties could not guarantee the fulfillment and accommodation of women's rights in every field of life, including those in the field of labor that involved many women as labor. Based on observations and interviews conducted by researchers, the Samarinda City Environment Office employed quite a lot of women as street cleaners, but they did not get their rights as workers to the maximum extent, especially women's rights related to reproduction of women. There are three formulations of problems in this study: the first is about what women's rights are guaranteed in the perspective of positive law and Islamic law. Second, how to fulfill the rights of female janitors at the Samarinda City Environment Service in a positive legal perspective. And thirdly, how to fulfill the rights of street cleaners at the Samarinda City Environment Service in the perspective of Islamic Law. This study is a type of qualitative research with an empirical juridical approach. The data collection techniques used are: observation, interview, and documentation. The data analysis techniques used are qualitative analysis with data collection steps, data reduction, data management, and conclusion withdrawal. The results of this study are women's rights guaranteed in positive law, rights in law and politics, education and health, and labor. Meanwhile, women's rights guaranteed in Islamic law are rights in economic, social, educational and religious areas, as well as politics. The fulfillment of the rights of female janitors in the Samarinda City Environment Office in the perspective of positive law and Islamic law in the form of rights to work and clothing, the right to pay for social security in the field of health and employment, the right to rest, the right to perform worship according to belief, and the right to social security.the right to develop self-competence. Meanwhile, rights that have not been fully fulfilled include the right to first and second day of menstrual leave, the right to maternity leave, and the right to breastfeed children. Then for unfulfilled rights is the right to a holiday in a week's work. Dengan diadopsinya CEDAW (Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Againstt Women) pada sidang umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tahun 1974, yang kemudian Indonesia meratifikasinya ke dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan diharapkan mampu melindungi hak-hak perempuan di Indonesia. Namun, banyaknya konvensi serta perjanjian Internasional yang kemudian telah diratifikasi tersebut tidak dapat menjamin terpenuhinya serta terakomodasikannya hak-hak perempuan secara maksimal di setiap bidang kehidupan, termasuk di antaranya di bidang ketenagakerjaan yang banyak melibatkan perempuan sebagai tenaga kerja. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda cukup banyak memperkerjakan perempuan sebagai petugas kebersihan jalan, namun mereka belum mendapatkan hak-hak mereka sebagai pekerja secara maksimal, terutama hak-hak pekerja perempuan yang berkaitan dengan reproduksi perempuan. Terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, yang pertama mengenai apa saja hak-hak perempuan yang dijamin dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Kedua, bagaimana pemenuhan hak para petugas kebersihan perempuan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam perspektif hukum positif. Dan yang ketiga, bagaimana pemenuhan hak para petugas kebersihan jalan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam perspektif Hukum Islam. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu : observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, pengelolaan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu hak-hak perempuan yang dijamin dalam hukum positif ialah hak dalam bidang hukum dan politik, pendidikan dan kesehatan, serta bidang ketenagakerjaan. Sedangkan hak-hak perempuan yang dijamin dalam hukum Islam ialah hak dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan agama, serta politik. Pemenuhan hak para petugas kebersihan perempuan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam berupa hak atas masa kerja dan pakaian kerja, hak atas upah yang layak hak atas jaminan sosial dalam bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, hak atas waktu istirahat, hak atas menjalankan ibadah sesuai keyakinan, serta hak atas mengembangkan kompetensi diri. Sedangkan hak yang belum dipenuhi secara maksimal seperti hak atas cuti haid hari pertama dan kedua, hak atas cuti melahirkan, dan hak atas waktu untuk menyusui anak. Kemudian untuk hak yang tidak terpenuhi adalah hak atas hari libur dalam seminggu bekerja.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU FANGIRL K-POP YANG KURANG MINAT MENIKAH
Perempuan berusia dewasa awal yang belum menikah dan memiliki kegemaran di dunia musik pop Korea, yang menjadikan beberapa dari perempuan yang belum menikah ini kekurangan minat untuk menikah di usianya yang terhitung sudah matang untuk melaksanakan pernikahan. Dengan keadaan yang seperti ini tentu dapat menimbulkan permasalahan terhadap individu tersebut dan termasuk pula pihak keluarga, oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana perspektif dari hukum Islam mengenai minat nikah komunitas fangirl K-Pop ini sehingga permasalahan tersebut menarik untuk diteliti.
PANDANGAN ULAMA KOTA SAMARINDA TERHADAP KHITAN BAGI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Praktik khitan perempuan di Kota Samarinda karena masih banyak masyarakat yang menjalankan khitan perempuan dan menganggap khitan perempuan sama hukumnya dengan khitan laki-laki. Masih terdapat banyak pendapat terhadap hukum pelaksanaan khitan perempuan. Adanya praktik khitan perempuan telah menjadi budaya di masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang beragama Islam. Masyarakat Muslim di Indonesia biasanya melakukan khitan pada anak perempuannya beberapa hari setelah kelahirannya. Adapula yang berpendapat bahwa khitan bagi perempuan dilarang dan tidak dianjurkan. Namun terlepas dari banyaknya pendapat yang ada peneliti tertarik untuk meneliti pandangan masyarakat terhadap khitan perempuan.