QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan is a national journal published by the Faculty of Sharia and Law, State Islamic University Samarinda. This scholarly periodical specializes in the study of constitutional Islamic law and seeks to present the various results of the latest conceptual and empirical research in the field. The editors welcome contributions in the form of articles to be published after undergoing a manuscript review, peer review, and editing process. The journal is published twice a year, in June and December. It was first published in 2017. It is a fully online journal, and it only accepts manuscript submissions written in Indonesia or English
Konstruksi Otoritas dan Penguatan Peran Negara dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia
Perbedaan penetapan awal bulan kamariah di Indonesia, terutama pada bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, menunjukkan bahwa otoritas penentuan awal bulan tidak berada pada satu lembaga tunggal yang sepenuhnya menjadi rujukan seluruh umat Islam. Negara melalui Kementerian Agama memang memiliki kewenangan formal dalam menetapkan awal bulan kamariah melalui sidang isbat dan Keputusan Menteri Agama, namun dalam praktiknya masyarakat juga merujuk kepada organisasi keagamaan, pesantren, dan tokoh agama yang memiliki legitimasi keilmuan dan sosial. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi otoritas dalam penetapan awal bulan kamariah di Indonesia, menjelaskan karakter otoritas negara dalam ruang ijtihadiyah, serta merumuskan model penguatan peran negara yang sesuai dengan kondisi masyarakat muslim Indonesia yang plural. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif melalui studi dokumentasi terhadap literatur fikih hisab rukyat, dokumen sidang isbat, dan berbagai regulasi yang berkaitan dengan penetapan awal bulan kamariah. Data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui pendekatan fikih hisab rukyat, sosiologi hukum, dan hukum tata negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otoritas penetapan awal bulan kamariah di Indonesia terbentuk melalui hubungan antara aspek keilmuan, kelembagaan, hukum, dan sosial yang berakar pada perbedaan epistemologis dalam fikih hisab rukyat. Perbedaan tersebut melahirkan beragam metode dan sumber otoritas yang menjadikan negara tidak menjadi satu-satunya rujukan dalam penetapan awal bulan kamariah. Dalam konteks ini, otoritas negara lebih tepat dipahami sebagai soft authoriy yang membangun legitimasi melalui dialog, koordinasi, dan penerimaan masyarakat daripada melalui pendekatan pemaksaan hukum. Oleh karena itu, penguatan peran negara tidak perlu diarahkan pada sentralisasi kewenangan secara mutlak, melainkan pada penguatan fungsi koordinatif negara sebagai penghubung berbagai otoritas keagamaan untuk membangun kesepahaman dan penerimaan bersama terhadap penetapan awal bulan kamariah di Indonesia.
Copyright (c) 2026 QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan
The Tradition of “Uang Hantaran” in Riau Malay Marriage: an ”˜Urf-Based and MaqÄá¹£id Al-SharÄ«”˜ah Analysis
This study examines the tradition of uang hantaran in Riau Malay marriages from the perspective of Islamic law, addressing the limited analytical discussion on its legal status and socio-religious implications. Using a qualitative ethnographic approach, data were collected through fieldwork in Siak Regency, Pekanbaru City, and Dumai City, involving interviews with community members and religious figures. The findings show that uang hantaran is a deeply rooted customary practice determined through mutual agreement, functioning as both financial support for wedding expenses and a symbol of commitment. However, excessive demands may generate financial burdens, indebtedness, and delays in marriage. From the standpoint of Islamic jurisprudence, although not prescribed in the Qur’an or Sunnah, the practice may be accommodated under the concept of ”˜urf (custom) as long as it aligns with Islamic principles””permissible when it promotes maṣlaḥah and invalid when it leads to mafsadah. This study contributes by offering an integrative ”˜urf-based analysis that bridges local cultural practices with Islamic legal theory, providing a more nuanced framework for evaluating customary marriage traditions in contemporary Muslim societies.
Keabsahan Pendaftaran Merek Oleh Anak Angkat Selaku Kuasa: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Merek "Kutus-Kutus"
Pemindahan Merek merupakan aset tidak berwujud bernilai ekonomi tinggi yang dilindungi melalui sistem first to file dengan mensyaratkan itikad baik dalam pendaftarannya. Permasalahan hukum muncul ketika anak angkat bertindak sebagai kuasa dalam pendaftaran merek, terutama terkait keabsahan kewenangan dan potensi penguasaan hak ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan tindakan tersebut dalam perspektif hukum merek Indonesia serta menilainya menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum positif, anak angkat dapat bertindak sebagai kuasa sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dan didukung surat kuasa yang sah. Namun, pendaftaran tanpa kewenangan atau dengan itikad tidak baik dapat dibatalkan. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan tersebut sah apabila memenuhi ketentuan wakÄlah dan prinsip amanah, sedangkan penyalahgunaan kuasa tergolong khiyÄnah yang bertentangan dengan prinsip perlindungan harta (ḥifẓ al-mÄl).
Between ”˜Ä€riyah and Gaṣb: Legal Ambiguity in The Unauthorised Use of Property in Islamic and Positive Law
The widespread practice of using others’ property without explicit permission in communal settings raises a significant legal ambiguity regarding its classification between ”˜Äriyah (gratuitous loan) and gaṣb (unlawful appropriation). This ambiguity becomes critical as such practices are socially normalized, yet potentially generate disputes over rights, liability, and ownership. This study aims to analyse the legal status of unauthorised use of property by clarifying the boundary between ”˜Äriyah and gaṣb, and examining its implications within Islamic law and positive law. This research employs a qualitative normative-analytical approach, drawing on doctrinal analysis and observation of everyday practices in public and semi-public environments. The findings demonstrate that the absence of explicit consent shifts the legal character of use from permissible ”˜Äriyah toward gaṣb, thereby triggering liability (á¸amÄn) under Islamic law. In contrast, positive law tends to frame such conduct within the scope of unlawful acts or, under certain conditions, elements of theft. The study’s contribution lies in clarifying the often-overlooked boundary between socially tolerated practices and legally prohibited acts, highlighting a gap between normative legal principles and lived practices. This gap underscores the need for clearer consent-based norms, institutional regulation of shared property, and legal awareness to prevent disputes and ensure accountability.
Rekonstruksi Jaminan Keterbangunan Proyek Rumah Susun sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen
Penjualan pra-proyek apartemen merupakan praktik dominan dalam pengembangan hunian vertikal di Indonesia yang meskipun sah secara hukum, tetapi masih mengandung risiko struktural berupa kegagalan penyelesaian proyek dan merugikan konsumen. Penelitian ini mengkaji kelemahan perlindungan konsumen dalam skema penjualan pra-proyek yang berguna bagi pengembangan apartemen, serta merumuskan konsep jaminan penyelesaian proyek sebagai bentuk perlindungan hukum preventif. Kajian ini menggunakan metodologi hukum normatif dengan menggunakan pendekatan hukum statutori, konseptual, dan komparatif. Analisis berfokus pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Apartemen, praktik kontraktual yang berlaku, dan wawasan komparatif dari yurisdiksi yang telah menerapkan rekening escrow, jaminan keuangan, dan mekanisme pengawasan publik dalam transaksi perumahan pra-konstruksi. Hasil peneltiian ini menemukan dua poin penting. Pertama, mekanisme jaminan keterbangunan proyek rumah susun dalam sistem hukum Indonesia seharusnya dirancang sebagai kewajiban hukum yang bersifat preventif, imperatif, dan terintegrasi, serta dijadikan prasyarat normatif dalam pemasaran pra-pembangunan. Oleh karena itu, studi ini mengusulkan rekonstruksi kerangka hukum perumahan apartemen di Indonesia dengan melembagakan jaminan penyelesaian proyek berdasarkan kombinasi pengelolaan dana yang terjamin dan pengawasan publik sebagai bagian dari ius constituendum. Kedua, instrumen escrow account dan performance bond cukup efektif dalam mencegah terjadinya gagal bangun proyek rumah susun, namun efektivitas tersebut bersifat parsial apabila diterapkan secara terpisah. Instrumen ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap konsumen dan meningkatkan kepastian hukum.
Digital Khitbah Among Muslims: The Legality and Ethical Challenge of Engagement Via Social Media
This article explores the legal status of khitbah (engagement) conducted through social media platforms, particularly Facebook, in light of Shafi”˜i jurisprudence. In classical Islamic law, khitbah represents a preliminary stage of marriage, intended to establish mutual understanding and commitment prior to the solemnization of the marriage contract (”˜aqd al-nikÄá¸¥). Traditionally, this practice has been carried out in face-to-face settings, mediated by families and community norms. However, the rapid development of communication technology has reconfigured modes of social interaction among Muslims, including those related to religiously significant practices such as khitbah. The study employs a qualitative library research approach, drawing upon primary Shafi”˜i fiqh sources such as Mughnī al-Muá¸¥tÄj (al-Khaṭīb al-Shirbīnī), I”˜Änat al-á¹¬ÄlibÄ«n (al-Shaá¹­Ä), and al-Fiqh al-IslÄmÄ« wa Adillatuh (al-Zuḥaylī), alongside contemporary scholarly debates in Islamic family law and digital communication studies. The findings demonstrate that a khitbah performed through social media is legally valid, since the principle al-kitÄbah ka-l-khiá¹­Äb that written communication is equivalent to spoken communication is well established in Islamic jurisprudence. Thus, proposals made through text messages, social media posts, or digital calls fulfill the requirement of explicit (ṣarīḥ) or indirect (ta”˜rÄ«á¸) expression of intent. Nonetheless, while the legality of such practice is affirmed, ethical and social concerns remain paramount. The potential for deception, anonymity, and digital intimacy presents significant challenges that demand moral vigilance. Islamic ethics emphasizes safeguarding honor (”˜ird) and preventing harm (dharar), necessitating caution in applying classical rulings to modern contexts. The study concludes that social media-based khitbah reflects the adaptability of Islamic jurisprudence to new technological realities, while also underlining the importance of ethical discipline in digital religious practices.
Kategori Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Qanun Hukum Jinayat dan Relevansinya dengan Pertanggungjawaban Pidana
Eksistensi Qanun Hukum Jinayat (QHJ) merupakan salah satu bentuk realisasi pelaksanaan syari’at Islam di Aceh. Qanun hukum jinayat saat ini telah memenuhi unsur per unsur pembuatan qanun yang ada. Rumusan anak dalam QHJ memuat dua variabel, yaitu batas usia 18 (delapan belas) tahun atau status belum menikah. Qanun hukum jinayat selaras dengan tujuan peradilan pidana anak yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Tujuan sistem peradilan pidana anak adalah memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum agar diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan pidana. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, negara harus mampu menjamin keseimbangan kepentingan antara anak pelaku dan anak korban. Jenis penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Bahan hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Rumusan anak dalam QHJ pada dasarnya merupakan rumusan yang homogen dengan rumusan anak dalam perundang-undangan nasional seperti UU SPPA terutama terkait batasan usia anak. Rumusan ini dipengaruhi oleh sikap Indonesia yang meratifikasi CRC, (2) Kategori Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam hukum pidana ditentukan oleh rumusan batas usia ABH yaitu sebelum 18 (delapan belas) tahun dan kondisi belum menikah. Usia ini kemudian dirinci kepada usia pertanggungjawaban pidana anak dalam UU Pengadilan Anak dari usia 8 (delapan) tahun minimal dan 18 (delapan belas) tahun maksimal. Setelah adanya putusan MK, usia minimal ini bergeser menjadi 12 (dua belas) tahun. dan (3) Dalam QHJ Tahun 2014, kategori APJ untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana masih selaras dengan kategori ABH dalam UU SPPA. Namun kemudian dalam QHJ Tahun 2025, kategori terkait batas usia minimum Anak Pelaku Jarimah (APJ) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ditinggikan menjadi usia 16 (enam belas) tahun. Selain itu diatur terkait pertanggungjawaban APJ yang mengulangi jarimah zina. Terkait ancaman ”˜uqubat terhadap anak, dalam qanun hukum jinayat APJ diancam ”˜uqubat maksimal 1/3 (sepertiga) dari ancaman ”˜uqubat orang dewasa kecuali bagi APJ yang mengulangi jarimah zina yang diatur dalam QHJ Tahun 2025.
Integrasi Nilai-Nilai Kepemimpinan Profetik dalam Pengaturan Pertanggungjawaban Presiden Pada UUD 1945 Sesudah Amandemen
Penelitian ini mengkaji pengaturan pertanggungjawaban Presiden dalam UUD 1945 pasca-amandemen yang masih berfokus pada aspek hukum melalui mekanisme impeachment sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Kondisi tersebut belum mengakomodasi pertanggungjawaban politik, administratif, dan kinerja Presiden secara komprehensif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang berlaku saat ini lebih menekankan legal accountability dan belum menyediakan mekanisme pertanggungjawaban kinerja Presiden secara berkala. Selain itu, beberapa norma seperti frasa perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden masih bersifat multitafsir. Penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai kepemimpinan profetik, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fathanah, dapat dijadikan dasar etika konstitusional dalam memperkuat sistem pertanggungjawaban Presiden. Integrasi nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan melalui standar etika kepresidenan, laporan kinerja berkala, evaluasi publik, dan penguatan lembaga pengawasan. Dengan demikian, model pertanggungjawaban Presiden dapat bergeser dari orientasi accountability by impeachment menuju accountability by performance and ethics yang lebih akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.
Legal Protection For Online Transportation Partners: a Comparison Between Indonesia and Malaysia in The Implementation of Social Protection Systems
This study seeks to examine and critically analyze the legal protection afforded to online transportation partners in Indonesia and Malaysia, with particular emphasis on identifying regulatory gaps within the existing social protection frameworks. The primary issue stems from the inadequacy of Law No. 13 of 2003 on Manpower in addressing the legal status of online transportation drivers, as the prevailing working arrangements do not conceptually satisfy the essential elements of an employment relationship as defined under the law. This condition gives rise to legal uncertainty concerning access to social security, occupational safety guarantees, and income protection for online transportation partners. This study adopts a normative juridical approach, employing both statutory and comparative legal analyses. The findings reveal that Malaysia has established a more structured and systematic framework for integrating platform-based workers into formal social protection schemes. In contrast, Indonesia continues to experience a regulatory gap, resulting in heightened vulnerability of workers to occupational risks and restricted access to comprehensive social protection mechanisms. This study concludes that Indonesia might to adapt aspects of Malaysia’s labor policies as a reference, through regulatory harmonization, strengthening the role of the government, and providing sustainable social protection programs.
Effectiveness of Qanun Jinayat Implementation in Addressing Online Gambling Crimes in Aceh Province
Online gambling in Aceh represents a borderless and technology-driven transformation of maisir that challenges the practical application of Qanun Aceh No. 6 of 2014 on Jinayat Law. Rather than indicating a complete legal vacuum, the problem lies in interpretive and enforcement challenges arising from digital gambling modalities, electronic evidence, and inter-agency coordination. This paper aims to analyze the effectiveness of Qanun Jinayat implementation in addressing online gambling crimes, assess enforcement practices among relevant institutions, and formulate policy recommendations that align syariah-based legality with contemporary digital realities. Employing a qualitative juridical-sociological approach, this study combines semi-structured interviews with law-enforcement and syariah institutions and document analysis of regulations, case data, and court decisions. The data were examined through thematic analysis and triangulated to ensure validity. The findings indicate that the doctrinal elements of maisir under Qanun Jinayat are sufficiently broad to cover gambling activities, including online forms. However, interpretive difficulties arise when betting activities involve tokens, e-wallet balances, virtual accounts, or in game mechanisms. Electronic evidence, such as screenshots, bank transfer records, digital logs, and online communication traces, is increasingly used in practice, provided that authenticity, relevance, and chain of custody standards are fulfilled. Enforcement agencies rely on undercover techniques, financial tracing, and basic digital forensics, yet investigations remain constrained by encryption, cross-border servers, limited forensic infrastructure, and uneven regional capacity. Preventive efforts by municipal enforcement authorities, syariah institutions, prosecutors, and community actors show potential but remain inconsistent due to budget limitations and digital-literacy gaps. Courts also consider non-juridical factors, including repentance, motive, and socio-economic background, while maintaining due-process guarantees. The study concludes that Aceh has developed an emerging integrated criminal justice response combining repressive, preventive, and educational measures. Nevertheless, its effectiveness requires clearer interpretive guidelines, formal inter-agency protocols, certified regional digital forensic facilities, standardized procedures for electronic evidence, sustained capacity-building, and community-based digital literacy programs.
Ambivalensi dan Liminalitas Status Keabsahan Pembagian Waris dalam Islam bagi Transgender di Tengah Dominasi dan Hegemoni Norma Global Perspektif Homi Κ. Βhabha dan Talal Asad: Kritik atas Supremasi HAM di Indonesia
Artikel ini mengkaji secara kritis status keabsahan pembagian waris dalam hukum Islam bagi individu transgender di Indonesia dalam konteks pengaruh norma hak asasi manusia (HAM) global. Fokus penelitian diarahkan untuk menjelaskan bagaimana posisi subjek transgender dikonstruksikan dalam sistem hukum waris Islam di dua negara tersebut, serta bagaimana interaksi antara norma keislaman dan kerangka HAM global membentuk konfigurasi hukum yang ada. Artikel penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis-doktrinal yang dipadukan dengan analisis sosio-legal. Sumber data meliputi literatur akademik bereputasi, peraturan hukum keluarga di Indonesia, serta kajian teoritik kontemporer. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan konsep ambivalensi dan liminalitas dari Homi K. Bhabha untuk membaca posisi subjek hukum yang berada di antara pengakuan dan penolakan dalam sistem normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara menampilkan karakter ambivalen dalam mengatur hukum keluarga: di satu sisi menegaskan hukum Islam sebagai sumber normatif, namun di sisi lain mengadopsi prinsip-prinsip HAM global dalam kerangka hukum nasional. Dalam konteks ini, individu transgender berada dalam posisi liminal dalam hukum waris Islam, yakni tidak secara eksplisit diakui maupun sepenuhnya dikecualikan. Kondisi tersebut berimplikasi pada munculnya ketidakpastian hukum dan perluasan ruang diskresi yudisial yang kerap dipengaruhi oleh pertimbangan moral sosial dan tekanan normatif global. Secara konseptual, artikel ini berargumen bahwa dominasi kerangka HAM global turut membentuk cara pandang terhadap keadilan dalam hukum keluarga, yang berpotensi menggeser kerangka normatif internal hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan maqasid al-shariah, nasab, dan struktur keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pendekatan reinterpretatif berbasis maqasid al-shariah yang kontekstual, dengan tetap mempertimbangkan dinamika sosial-keagamaan masyarakat Muslim, sebagai upaya memperkuat koherensi dan legitimasi hukum waris Islam dalam konteks kontemporer.
The Convergence Between Non- Conviction Based Asset Forfeiture and Hudūd in Islamic Criminal Law
Unlike other extraordinary crimes in Indonesia, such as terrorism and narcotics, which apply deradicalization and rehabilitation, corruption still lacks a recovery-oriented mechanism. One proposed solution is non-conviction-based asset forfeiture (NCB-AF) under the Asset Forfeiture Bill, although it remains controversial due to human rights concerns and debates over its purpose. In Islamic criminal law, hudūd punishment for theft, including hand amputation under strict conditions, aims to ensure justice and prevent reoffending. Using a normative legal method with statutory and conceptual approaches, this article finds that hudūd and NCB-AF share a similar goal: preventing repeat offenses and ensuring that crime does not remain profitable. Hand amputation symbolically cuts off the offender’s ability to reoffend, while NCB-AF cuts the economic lifeline the “blood of crime” that sustains criminal activity. The novelty of this study lies in linking these two concepts, while its contribution is offering a new perspective on the legitimacy and preventive function of NCB-AF in combating corruption.
Rekonstruksi Normatif Regulasi Zakat Pada Fiskal Indonesia (Transformasi dari Tax Deduction ke Tax Credit Berbasis Maqashid Syariah)
Zakat merupakan pilar fundamental ajaran Islam yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial-ekonomi sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat. Namun, implementasi zakat dalam sistem hukum positif Indonesia menghadapi paradoks normatif yang signifikan antara das sollen dan das sein. Secara filosofis, zakat seharusnya meringankan beban ekonomi muzakki, tetapi regulasi yang berlaku justru menciptakan beban ganda (double burden) melalui skema tax deduction sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan normatif-konseptual. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, serta literatur klasik dan kontemporer ekonomi Islam, khususnya pemikiran Yusuf al-Qaradawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradoks normatif yang terjadi bertentangan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Prinsip hifz al-mal (perlindungan harta) dan raf' al-haraj (penghilangan kesulitan) terabaikan ketika beban fiskal muzakki berlipat ganda. Kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taysir (kesulitan mendatangkan kemudahan) serta konsep fiqh al-muwazanat (keseimbangan) dan fiqh al-awlawiyyat (prioritas) dari pemikiran al-Qaradawi menuntut harmonisasi yang adil antara kewajiban agama dan kewajiban negara. Merujuk pada keberhasilan Malaysia yang menerapkan tax credit hingga 100%, rekonstruksi regulasi zakat di Indonesia menuju skema tax credit dinilai sebagai langkah yang tepat dan mendesak. Rekonstruksi ini harus mencakup empat aspek terintegrasi: modernitas melalui integrasi data BAZNAS/LAZ dengan Direktorat Jenderal Pajak, prioritas dengan memposisikan zakat sebagai instrumen utama keadilan distributif, keseimbangan melalui penerapan tax credit untuk melindungi harta muzakki, serta realitas sebagai respons konkret terhadap kesenjangan potensi dan realisasi zakat nasional. Dengan demikian, zakat tidak lagi dipandang sebagai beban tambahan, melainkan instrumen strategis yang mampu memutus rantai kemiskinan struktural dan mempersempit kesenjangan sosial secara sistemik.
Access to Justice for The Poors in The Sub Urban Area in The East Kalimantan
Access to justice is a state guarantee to all its citizens, that every citizen must have access to justice. The facts on the ground, they are not easy to implement, due to the high costs of the case, the low public understanding of access to justice, low public awareness of accessing justice, as well as geographical conditions, especially with regard to distance travel and unsustainable transprotation. There are some religious courts that have very broad jurisdiction with geographical conditions, in which remote communities are not easy to reach the court office in question. One of the efforts made by the Supreme Court in the framework of justice for all, is a round trial. Whether the circuit court is capable of providing access to justice to remote communities, that's why this study is being conducted. Using the theory of legal effectiveness, the results of this study show that the execution of the mobile court the Religious Court of Tenggarong is effective and Religious Court of Sangata is not effective in giving access to justice because not all areas that are in the jurisdiction of religious courts fo Sangata are the place of execution. Besides, the public awareness is also low, as evidenced by the fact that sometimes the execution of circular hearings only few register.
Dualisme Regulasi Perkawinan: Sinkronisasi Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Kapolri Bagi Personel Brimob Polda Malut
Penelitian ini menganalisis praktik perkawinan anggota Polri pada Satuan Brimob Polda Malut dan harmonisasi hukum Islam dengan peraturan kepolisian. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab praktik perkawinan tanpa izin institusi, menganalisis harmonisasi hukum Islam dan peraturan kepolisian, serta mengevaluasi efektivitas sistem pengawasan perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data empiris, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan 6 anggota Polri dan 6 calon istri/istri, serta studi dokumen regulasi. Data dianalisis secara tematik dan divalidasi melalui triangulasi. Hasil penelitian terdapat kerangka hukum yang jelas namun implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan. Diperlukan perbaikan prosedur administratif, peningkatan fleksibilitas dalam penerapan sanksi, dan optimalisasi peran BP4R untuk mencapai keseimbangan antara disiplin institusi dan hak-hak anggota. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas hukum perkawinan dalam konteks institusi kepolisian dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih humanis dan efektif.
An Ideal Model of Procedural Law in The Religious Courts For Resolving Muslim Family Disputes in The Digital Era
The digital transformation of the judicial system has significantly influenced procedural law in the Religious Courts, particularly in resolving Muslim family disputes. This study aims to analyze the implementation of digital-based procedural law, identify normative, technical, and sociological challenges, and formulate an ideal model of procedural law for Religious Courts in the digital era. This research employs a library research method with a qualitative approach by examining statutory regulations, scholarly literature, and previous studies. The findings indicate that digitalization through e-court and e-litigation systems developed by Mahkamah Agung Republik Indonesia has improved efficiency and accessibility of judicial services; however, it has not fully addressed the complexity of Muslim family disputes. The main challenges include regulatory limitations, technological infrastructure constraints, and low levels of digital literacy among the public. Based on the analysis of legal system theory, access to justice, and maqÄá¹£id al-sharÄ«”˜ah, this study proposes an integrative ideal model of procedural law through a hybrid approach, strengthened digital evidence regulation, optimization of value-based mediation, and inclusive access to justice. This model is expected to establish a judicial system that is not only procedurally efficient but also substantively just in resolving Muslim family disputes.
Copyright (c) 2025 QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan
Digital Advertising as a Threat to Consumer Privacy: A Comparative Legal Analysis
The rapid growth of digital advertising as a key component of the digital economy has intensified concerns over the protection of personal data and privacy rights. The primary legal problem addressed in this research is the inability of Indonesia’s current data protection framework to adequately regulate data-driven digital advertising practices and prevent unlawful identification of individuals, particularly when compared to South Korea’s more advanced regulatory regime. This study aims to comparatively analyze the legal frameworks governing personal data and privacy protection in digital advertising in Indonesia and South Korea and to propose a legal development model for Indonesia. This research employs a normative legal research method using a comparative statutory approach, focusing on Indonesia’s Law on Personal Data Protection and South Korea’s Personal Information Protection Act, along with its enforcement regulations. Legal norms are examined through statutory provisions and supported by relevant legal and academic literature. The findings demonstrate substantial regulatory disparities between the two countries. South Korea has established a comprehensive and technologically responsive legal framework, incorporating detailed data classification, recognition of pseudonymized data, strict profiling limitations, and strong institutional enforcement. In contrast, Indonesia’s legal framework remains structurally limited, relies heavily on undelivered implementing regulations, and insufficiently addresses indirect identification and advanced data-processing practices in digital advertising. This study proposes targeted legal reforms for Indonesia, including the integration of pseudonymization, enhanced data classification, criminalization of unlawful identification, and mandatory tracking notifications to strengthen privacy protection in the digital advertising ecosystem.
Legalitas dan Paradoks Pekerja di Bawah Umur dalam Ekonomi Digital: Studi Terhadap Kebijakan Nasional dan HAM
Transformasi digital telah mendorong berbagai kalangan untuk berkreasi dan melaksanakan berbagai kegiatan ekonomi di dunia online, termasuk anak-anak di bawah umur. Keterlibatan anak di bawah umur dalam ekonomi digital menimbulkan dilema antara pemberdayaan dan risiko eksploitasi, yang memerlukan keseimbangan dalam pengaturan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengevaluasi kebijakan nasional dan konvensi internasional dalam menilai efektivitas perlindungan hukum bagi anak yang bekerja di ruang digital. Studi ini mengidentifikasi beberapa kelemahan yang terdapat dalam kerangka hukum yang relevan, yang menempatkan anak sebagai pekerja dalam posisi rentan. Sebagai kontribusi utama, penelitian ini mengembangkan peraturan yang sudah ada untuk membentuk kerangka hukum yang lebih adaptif dan fleksibel untuk menjamin perlindungan anak tanpa menghambat potensi mereka di era digital.
Penerapan Teori Hirarki Norma dalam Transaksi Hukum Ekomoni Syariah Kontemporer
Penelitian ini secara umum ingin menghadirkan metode penggalian hukum, dengan memperhatikan norma nilai dalam setiap pengembangan produk-produk hukum Islam (the theory of value), yaitu menggali nilai-nilai universal dalam setiap perumusan hukum. Mengingat fiqh muamalah wa al iqtishad yang terafiliasi dalam fiqh klasik dapat dipastikan mengalami krisis of relevansi, sehingga sulit untuk diterapkan kontribusinya dalam memenuhi kebutuhan kontrak muamalah kontemporer. Maka dibutuhkan formulasi epistemologi hukum syariah dengan menghadirkan metodologi penggalian hukum melalui teori pertingkatan norma, yaitu al qiyam al asasiyyah (nilai-nilai dasar), prinsip-prinsip fundamental yang dikenal dengan al ushul al kulliyah, al ahkam furu’iyyah yaitu norma-norma hukum konkrit. Metode yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif sedangkan pendekatan penelitian berbasis analisis yuridis normatif dengan mempertimbangkan nilai-nilai dasar pada produk hukum keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menghadirkan teori hirarki norma dapat mengembangkan hukum Islam yang kontekstual dengan menggali nilai-nilai dasar sebagai spirit keislaman, memberikan keleluasaan dalam mengembangkan produk-produk ekonomi di setiap instrumen keuangan syariah melalui sistem transaksi yang berkeadilan, keseimbangan ekonomi dan kepedulian terhadap sesama makhluk Allah.
Strategic Solutions for Strengthening Mustahik Family Resilience Through Zakat Management Based on Maqashid Al-Shari’ah
This study analyzes the role of zakat in strengthening the economic resilience of mustahik families in Medan City through the framework of maqashid al-shariah. The research employs the Analytic Network Process (ANP) to identify and prioritize key problems, solutions, and strategies in zakat management. Data were collected through a literature review, in-depth interviews with zakat practitioners, religious leaders, academics, and mustahik, and pairwise comparison questionnaires to capture the interdependencies among issues. Unlike conventional prioritization methods, ANP allows the analysis of both inner and outer dependencies, enabling a more comprehensive assessment of the relative importance of each factor. The findings show that the most critical problem is the dominance of consumptive zakat distribution (weight = 0.298), followed by limited assistance and mentoring for mustahik (weight = 0.255), low quality of amil human resources (weight = 0.170), weak mustahik data management (weight = 0.155), and low muzakki trust (weight = 0.122). These results indicate that zakat management still tends to focus on short-term relief rather than sustainable economic empowerment. Strategic solutions include increasing the allocation of productive zakat, strengthening amil human resource capacity, improving mustahik mentoring, digitalizing data and monitoring systems, and promoting zakat programs based on maqashid al-shariah. Implementation strategies emphasize regulatory frameworks requiring at least 50% productive zakat allocation, collaborative governance with religious leaders and local government, the development of a maqashid-based evaluation index, and partnerships with universities and mosques. The study contributes theoretically by positioning maqashid al-shariah as an evaluative framework in zakat governance and methodologically by demonstrating the usefulness of ANP in analyzing complex social finance systems, while providing practical policy insights for sustainable empowerment and increased public trust.
Objektifikasi Prinsip Keadilan Retributif dan Restoratif Islam dalam Formulasi Tindak Pidana Pembunuhan Pada KUHP Baru
Artikel ini menganalisis kontribusi prinsip keadilan retributif dan restoratif dalam hukum pidana Islam terhadap formulasi tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru Indonesia (UU No. 1 Tahun 2023). Hukum pidana Islam menawarkan model keadilan yang menyeimbangkan antara penghukuman dan pemulihan melalui konsep qisas, diyat, dan afw, yang menempatkan korban dan komunitas sebagai bagian penting dalam penyelesaian perkara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis komparatif antara ketentuan KUHP Baru dan prinsip-prinsip fiqh jinayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHP Baru belum mengadopsi qisas secara formal, sejumlah ketentuannya terutama terkait proporsionalitas pemidanaan, pemaafan hakim, dan mekanisme keadilan restoratif merefleksikan nilai-nilai keadilan Islam secara substantif. Integrasi nilai tersebut berkontribusi dalam membangun sistem hukum pidana yang lebih humanis, kontekstual, dan berorientasi pada pemulihan sosial tanpa harus mengarah pada islamisasi hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis objektifikasi prinsip keadilan Islam sebagai sumber nilai dalam pembaruan hukum pidana nasional, khususnya dalam pengaturan tindak pidana pembunuhan.
Analisis Batas Usia Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Penerapan Teori Maslahat dan MaqÄá¹£id Al-Syarī'ah di Indonesia
Penelitian ini bertujuan menganalisis penetapan batas usia perkawinan di Indonesia dalam perspektif Teori Maslahat dan MaqÄá¹£id al-SyarÄ«”˜ah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan mengisi kesenjangan studi sebelumnya yang masih parsial dan belum mengintegrasikan pendekatan maqÄá¹£id, maslahat, reformasi hukum keluarga, serta dinamika implementasi seperti dispensasi nikah dalam satu kerangka sistematis. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review terhadap publikasi periode 2020–2024 dengan protokol PRISMA. Hasil menunjukkan bahwa batas usia minimal 19 tahun merupakan ijtihad kontekstual berbasis maslahah mursalah yang selaras dengan tujuan perlindungan dalam maqÄá¹£id al-syarÄ«”˜ah, serta berdampak pada penurunan risiko kesehatan reproduksi, peningkatan akses pendidikan, dan stabilitas sosial-ekonomi. Namun, efektivitas implementasi masih terbatas oleh tingginya dispensasi nikah akibat faktor sosial, ekonomi, dan lemahnya pengawasan, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi komprehensif antara analisis normatif maqÄá¹£id al-syarÄ«”˜ah, pendekatan maslahat, dimensi implementatif kebijakan, dan perspektif komparatif lintas negara dalam satu kerangka SLR. Secara komparatif, kebijakan ini sejalan dengan reformasi hukum keluarga di negara Muslim lain dan prinsip perlindungan anak dalam kerangka hak asasi manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa batas usia perkawinan merupakan instrumen regulatif sekaligus manifestasi ijtihad adaptif, yang efektivitasnya bergantung pada penguatan institusi, edukasi pranikah, dan integrasi pendekatan maqÄá¹£id dalam implementasi kebijakan.
Efektivitas Pelatihan Jurnalistik Masyarakat dalam Meningkatkan Literasi Hukum Digital pada Era Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur
Pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur menimbulkan dinamika sosial yang masif di ruang digital, ditandai dengan meningkatnya produksi informasi oleh masyarakat. Tanpa literasi jurnalistik yang memadai, kondisi ini berpotensi memicu disinformasi dan pelanggaran etika komunikasi. Penelitian pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan menganalisis efektivitas pelatihan jurnalistik masyarakat dalam meningkatkan literasi digital serta kesadaran hukum terkait penyebaran informasi publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui pelatihan, praktik, dan pendampingan selama dua bulan di empat kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap kode etik jurnalistik, teknik reportase, prinsip 5W+1H, serta menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum digital dan pemahaman kaidah jurnalistik mampu mengurangi risiko penyebaran hoaks, pencemaran nama baik, serta ujaran kebencian di ruang digital. Program ini berkontribusi pada pembentukan ekosistem komunikasi publik yang lebih bertanggung jawab dan partisipatif dalam mendukung pembangunan IKN.
Copyright (c) 2024 QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan
Rekonstruksi Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Islam: Analisis Maqashid Al-Syari’ah Terhadap Putusan Pengadilan Agama di Provinsi Riau
Penelitian ini menganalisis pemikiran hukum Islam Hasbi Ash-Shiddieqy dalam konteks pembaruan dan kontekstualisasi hukum Islam di Indonesia. Fokus utama kajian diarahkan pada gagasan Hasbi mengenai perlunya pembentukan fikih yang berkepribadian Indonesia, yang tidak semata-mata bertumpu pada otoritas mazhab klasik, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), melalui analisis terhadap karya-karya Hasbi serta literatur pendukung yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasbi Ash-Shiddieqy menawarkan paradigma ijtihad yang lebih terbuka dan dinamis, dengan menekankan pentingnya kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah sebagai sumber utama, disertai penggunaan rasionalitas dan pertimbangan kemaslahatan. Ia mengkritik sikap taklid yang berlebihan terhadap mazhab tertentu dan mendorong lahirnya fikih yang responsif terhadap perubahan zaman. Konsep fikih Indonesia yang digagasnya bertujuan untuk menghadirkan hukum Islam yang kontekstual, adaptif, dan relevan dengan sistem sosial serta kerangka kenegaraan Indonesia. Dengan demikian, pemikiran Hasbi memiliki kontribusi signifikan dalam wacana pembaruan hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam upaya menjembatani teks normatif dan realitas empiris masyarakat.
Aligning Intellectual Property Rights with Climate Imperatives: A Comparative Study of Plant Variety Protection
Indonesia's agricultural sector has been ridden with stagnation and mismanagement, contrasting Singapore, which despite the lack of potential, has been able to facilitate its agricultural sector to thrive while aligning with sustainability. In this context, Indonesia's Plant Variety Protection (PVP) Law represents an IPR regime that can be analyzed further to explore the potential of helping Indonesia tackle climate change. This research analyzes the legal capacity of Indonesia’s PVP regime to integrate climate action initiatives, which provides a novel perspective by bridging intellectual property rights and sustainability, with the added comparative angle of Singaporean perspective. The findings of this research indicate that Indonesia's PVP regime is outdated and ill-equipped to accommodate the regime’s inherent potential in being a part of the climate action. In contrast, Singapore boasts a more robust legal framework that has facilitated the growth of its modern agricultural sector, despite resource constraints, along with the lack of direct normative connection between sustainability and the PVP regime, due to supporting normative architectures. The perspective from Singapore represents a potential model for Indonesia to consider as it seeks to enhance its PVP regime and align it with broader climate change mitigation strategies.
Reassessing Online Dispute Resolution Frameworks in Indonesia, Malaysia, and the Philippines
This study examines the legal vacuum surrounding cross-platform online dispute resolution (ODR) within Southeast Asian online marketplace ecosystems, particularly where disputes arise from transactions involving integrated third-party services. The objective of this research is to assess the adequacy and consistency of legal frameworks in Indonesia, Malaysia, and the Philippines in accommodating cross-platform ODR. This study employs the doctrinal legal research method and the comparative approach for a deep dive statutory analysis and descriptive examination of primary legal sources across different legal systems. The findings demonstrate that while all three jurisdictions recognize electronic transactions and alternative dispute resolution in principle, none provides comprehensive regulation for cross-platform ODR. Indonesia explicitly acknowledges ODR in its e-commerce regulation but exhibits normative disharmony with its ADR framework. Malaysia’s arbitration and mediation regimes remain structurally unsuitable for low-value, high-volume marketplace disputes. The Philippines introduces a centralized ODR mechanism yet fails to address liability allocation in integrated multi-platform transactions. The legal vacuum identified necessitates an integrated ODR framework capable of ensuring procedural coherence, data coordination, and enforceability. Findings of this study contribute to the effort to understand the implications dispute resolutions in today’s digital economy by highlighting practical implications for scholars and policymakers alike.
Fiqh Al-Muwazanah as a Governance Oriented Framework for Digitally Mediated Marriege in Islamic Family Law
There is a literature exploring how these digitally mediated marriages are managed within a governance framework to mitigate long-term legal and social risks. No studies have specifically utilized the instrument of Fiqh Al-Muwazanah as an ethical and managerial basis for ensuring legal certainty in a digital ecosystem vulnerable to identity manipulation and technical failures. This fiqh al-muwÄzanah, the jurisprudence of balancing benefits (maṣlaḥah) and harms (mafsadah), as a governance-oriented risk-assessment framework for digitally mediated marriage practices. Employing a conceptual approach statute approach method with a maqÄá¹£id-oriented doctrinal approach, the study critically reinterprets ittiá¸¥Äd al-majlis by shifting its emphasis from physical co-presence to legal continuity and procedural certainty. The analysis demonstrates that digital presence may conditionally satisfy the objectives of ittiá¸¥Äd al-majlis where real-time interaction, verifiable identity, reliable witnessing, and safeguards against coercion are effectively ensured. However, such accommodation is framed as exceptional rather than normative, particularly considering risks affecting consent, evidentiary reliability, and the protection of vulnerable parties. Beyond the specific issue of online marriage, this study contributes to contemporary Islamic legal theory by demonstrating how fiqh al-muwÄzanah can function as a structured mode of legal reasoning capable of governing technological change within legally plural systems. novelty by reconstructing the role of Fiqh Al-Muwazanah not merely as an abstract legal theory, but as an operational (governance-oriented) framework for digitally mediated marriages. Unlike conventional approaches, this paper proposes new parameters in Islamic family law that balance technological convenience (taysir) with the protection of the purposes of marriage (maqasid al-nikah) through digital risk mapping.
Sad Al-Dzara'i As a Preventive Norm in Family Law a Conceptual Analysis and Practical Application
This study examines sad al-dzara’i as a preventive normative principle in Islamic family law in response to contemporary socio-legal challenges. While existing scholarship predominantly emphasizes maqasid al-shari’ah as a framework for reform, limited attention has been devoted to the systematic operationalization of sad al-dzara’i as a structured preventive mechanism. This study addresses that gap by reconstructing its epistemological foundation and analysing its practical relevance in Indonesian family law contexts. Employing normative legal research with conceptual and statutory approaches, this article analyses classical ushul al-fiqh literature alongside Indonesian family law regulations. It further incorporates contextual socio-legal analysis of Aceh and Probolinggo, selected for their contrasting legal configurations: Aceh with formal Sharia-based regional regulations and Probolinggo within the national legal framework shaped by strong socio-religious authority. The findings indicate that sad al-dzara’i functions not merely as a theoretical doctrine but as an operational preventive paradigm reflected in regulatory safeguards, marriage age restrictions, and mediation mechanisms aimed at mitigating risks such as child marriage and family instability. The study concludes that integrating sad al-dzara’i within contemporary family law strengthens its anticipatory and adaptive character, aligning with maqasid al-shari’ah in safeguarding life, dignity, intellect, and lineage, while offering a preventive legal model for plural legal systems.
Normalization of Necessity Legal Maxims in DSN-MUI Fatwas: An Empirical Analysis of Indonesian Sharia Economic Fiqh Methodology
The rapid development of the Islamic finance industry requires adaptive legal reasoning capable of responding to the increasing complexity of modern economic transactions. In Indonesia, fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) play a crucial role in establishing the normative framework of Islamic economic practices. This study aims to examine the use of necessity-based legal maxims (qawÄÊ¿id al-á¸arÅ«ra) in DSN-MUI fatwas and to analyze their methodological implications for the development of contemporary Islamic economic jurisprudence. Employing a qualitative approach with documentary analysis and content analysis methods, this research analyzes 165 DSN-MUI fatwas issued during the early phase of Islamic economic development in Indonesia. The findings reveal that 89 fatwas, representing approximately 53.9% of the total sample, explicitly employ legal maxims related to necessity, harm removal, or urgent need as the basis of legal reasoning. The most frequently applied maxims include al-á¸arar yuzÄl, al-á¸arar yudfaÊ¿ bi-qadr al-imkÄn, and al-á¸¥Äjah tanzil manzilat al-á¸arÅ«ra. These maxims are predominantly applied within sectors characterized by high transactional complexity, particularly Islamic banking, Islamic capital markets, and modern financial industries. The findings indicate that necessity-based maxims no longer function solely as exceptional mechanisms in classical Islamic jurisprudence but have evolved into methodological tools for adapting Islamic law to the dynamics of modern economic systems. This study contributes to the theoretical discourse on Islamic legal methodology by highlighting the strategic role of qawÄÊ¿id fiqhiyyah in the evolution of contemporary fiqh al-muÊ¿ÄmalÄt
Fikih Jinayah dan Relevansinya Terhadap Hukum Keluarga
Penelitian ini bertujuan menelaah keterkaitan antara fikih jinayah dan hukum keluarga serta perannya dalam memperkuat perlindungan keluarga dalam konteks sosial kontemporer. Fikih jinayah sebagai cabang hukum pidana Islam tidak hanya mengatur tindak kejahatan, tetapi juga berfungsi menjaga tatanan moral dan sosial masyarakat, termasuk institusi keluarga. Berbagai pelanggaran seperti zina, qadzaf, kekerasan dalam rumah tangga, dan penelantaran keluarga memiliki konsekuensi pidana yang berdampak langsung terhadap keharmonisan keluarga. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan menelaah literatur klasik dan kontemporer terkait fikih jinayah dan hukum keluarga meninjauh pada sanksi ta'zir dalam Fikih Jinayah dengan pasal-pasal pelanggaran kewajiban suami-istri dalam UU Perkawinan/KHI, untuk menemukan bahwa penegakan hukum pidana Islam dalam keluarga berfungsi sebagai upaya preventif (preventive measure) terhadap kehancuran institusi keluarga, serta putusan hakim di Pengadilan Agama yang mengaitkan tindak pidana (KDRT) sebagai alasan kuat fasakh (pembatalan/putus) pernikahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa fikih jinayah berperan penting dalam melindungi kehormatan, keturunan, dan keselamatan jiwa anggota keluarga melalui penerapan sanksi hudud, qishash, diyat, dan ta’zir. Pendekatan fikih jinayah modern juga menekankan prinsip restoratif yang berlandaskan maqashid syariah, yaitu perlindungan keluarga, pemulihan korban, dan penegakan keadilan. Dengan demikian, integrasi fikih jinayah dan hukum keluarga menjadi penting sebagai upaya memperkuat sistem hukum yang mampu menjaga stabilitas sosial, moral, dan keberlangsungan keluarga sebagai pilar utama masyarakat.