Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang masa Covid-19 dalam Kajian Hukum Tata Negara Darurat

Mohammad Risky S

doi:10.21093/samilrev.v1i1.10099

Mohammad Risky S Universitas Gadjah Mada

DOI: https://doi.org/10.21093/samilrev.v1i1.10099

Keywords: Perpu, Emergency Constitutional Law, Covid-19

Abstract

After the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) was designated as a pandemic, Indonesia responded by issuing PERPU No. 1 of 2020 and PERPU No. 2 of 2020. With the President's issuance of two a quo PERPU, the article wants to know the extent to which the PERPU is correlated with the COVID-19 pandemic situation from the perspective of the Emergency Constitutional Law. Using normative legal research, conclusions can be drawn, namely, first, the mechanism for the formation of PERPU in the perspective of emergency constitutional law, namely, PERPU needs to be determined in conjunction with or at the same time as the statement of the state of danger by the President. Second, the President should have initially designated the COVID-19 pandemic as a state of danger by Article 12 of the 1945 Constitution. Therefore, if the President designates the COVID-19 pandemic as dangerous, the President can also issue a PERPU based on the Emergency Constitutional Law (Article 12 Jo. Article 22 of the 1945 Constitution).

References

Abbe R. Gluck, Anne Joseph O’Connell, dan Rosa Po. “Unorthodox Lawmaking Unorthodox Rulemaking.” Columbia Law Review 115, no. 7 (2020).
Anton, Bakker dan Ahmad Charis Zubeir. Metode Penelitian Filsafat. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
Clinton, Rossiter. Constitutional Dictatorship: Crisis Government in the Modern Democracies. New Jersey: Princeton University Press, 1948.
Herman, Sihombing. Hukum Tata Negara Darurat Di Indonesia. Djambatan, 1996.
Jimly, Asshiddiqie. Hukum Tata Negara Darurat. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
Joan, Fitzpatrick. “Human Rights in Crisis: The International System for Protecting Rights During States of Emergency.” Ournal of Constitutional Law, 1994.
John, farejohn and Pasquale Pasquino. “The Law of the Execption: A Typology of Emergency Powers.” International Law of Constitutional Law, 2004.
Kim Lane, Scheppele. “Law in A Time of Emergency: States of Exception and the Temptations of 9/11.” Journal of Constitutional Law 6, no. 5 (2004).
Michael A. Ledeen. Machiavelli on Modern Leadership: “Why Machiavelli’s Iron Rules Are as Timely and Important Today as Five Centuries Ago. First Edit. New York: St. Martin’s Press, 1999.
Muhammad, Yamin. Naskah Persiapan UUD 1945. Jakarta: Jajasan Prapantja, 1959.
Peter Mahmud, Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
William, Feldman. “Theories of Emergency Powers: A Comparative Analysis of American Martial Law and the French State of Siege.” Cornell International Law Jurnal 38 (2005).
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 tahun 1957.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).