Penerapan Sanksi dalam Meminimalisir Kejahatan Anak Ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Keywords:
restorative justice, divesion, children criminal justice system
Abstract
The implementation of legislation either nationally or internationally linked to the implementation of restorative justice as one of the alterntif in the process of implementation of conviction against children in conflict with the law had been applied, but the case has not yet been thoroughly and still limited at the law enforcement officers and observers who are committed and integrity as well as having the attention to this problems. The implementation of restorative justice which is applied at each level of the process of criminal justice in the form of taking back the children to their parents, versioned by handing the children to Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP), and the implementation of social integration through giving CB, CMB, and PB for children who are already serving imprisonment. Some obstacle factors the implementation of restorative justice as one of the alternatives in the implementation of conviction against children in conflict with the law, including physical building facilities and non-physical facilities and legal substance. It is because restorative justice has not been expressly regulated, even though in the law nomer 11, 2012 concerning about the Child Criminal System has been regulated but until now it has not been declared valid. The other factors are legal structure and legal culture.References
Djamil, M. Nasir, Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
L. Pecker, Herbert, The Limits of Criminal Sanction, Stanford University Press, California, 1968.
Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Restorasi media Perlindungan anak berkonflik hukum, Bandung, 2005.
Marlina, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Peradilan Pidana Anak, Jurnal Equality, 2008.
Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
R. Taft, Donald dan Ralph W. England, Criminilogy, Macmillan Co, New York, 1964.
Rahayu, Sri, Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Ilmu Hukum, 2015.
Saraswati, Rika, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
Yunus, Yutirsa, Analisis konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Jurnal Rechtsvinding Volume 2 Nomor 2, 2013.
Yudaningsih, Lilik Purwastuti, Penanganan Perkara Anaka Melalui Restorative Justice, Jurnal Ilmu hukum, 2014.
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.
Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
L. Pecker, Herbert, The Limits of Criminal Sanction, Stanford University Press, California, 1968.
Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Restorasi media Perlindungan anak berkonflik hukum, Bandung, 2005.
Marlina, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Peradilan Pidana Anak, Jurnal Equality, 2008.
Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
R. Taft, Donald dan Ralph W. England, Criminilogy, Macmillan Co, New York, 1964.
Rahayu, Sri, Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Ilmu Hukum, 2015.
Saraswati, Rika, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
Yunus, Yutirsa, Analisis konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Jurnal Rechtsvinding Volume 2 Nomor 2, 2013.
Yudaningsih, Lilik Purwastuti, Penanganan Perkara Anaka Melalui Restorative Justice, Jurnal Ilmu hukum, 2014.
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.
Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
Published
2018-12-01
How to Cite
Pancasilawati, A., & Noor, M. (2018). Penerapan Sanksi dalam Meminimalisir Kejahatan Anak Ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. FENOMENA, 10(2). https://doi.org/10.21093/fj.v10i2.1395
Section
Articles
Copyright (c) 2019 FENOMENA
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.