KEBIJAKAN HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI DALAM PEMENUHAN HAK ISTRI KEDUA BERDASARKAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

(Studi Komparasi Fiqih Munakahat dan SEMA No 2 Tahun 2019)

Abstract

_{Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena perkawinan poligami, beberapa pakar
hukum terpecah ke dua kubu. Apakah poligami layak diisbat atau tidak? Sebagian ahli hukum
menilai bahwa perempuan yang dipoligami perlu dilindungi hak-haknya sehingga isbat
poligami seharusnya diperbolehkan. Mengingat dengan tidak adanya pencatatan perkawinan,
hal ini berakibat atas tidak terjaminnya hak-hak istri dalam rumah tangga. Oleh kerana itu
apabila terjadi hal-hal negatif atas perempuan, negara tidak bisa hadir guna mengatasi
problematika yang dihadapi perempuan poligami. Inkonsistensi aturan ini menjadikan polemik ketidakadilan serta para pihak pencari keadilan tidak memperoleh kepastian hukum.
Di sinilah regulasi Sema no 2 tahun 2019 tersebut masih perlu dipertanyakan serta sejauh
mana pemberlakuannya, dan juga apakah sema no 2 tahun ini masih relevan untuk diterapkan
dengan melihat realita yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian
kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menunjukan perbandingan antara Fiqih
Munakahat dan aturan Sema no 2 tahun 2019, hak istri kedua menurut Fikih munakahat yaitu
perkawinan yang lebih dari satu wanita dalam waktu bersamaan tanpa izin pengadilan
merupakan perkawinan yang sah saja menurut ketentuan fikih. Terkait hak istri kedua
menurut fikih munakahat yaitu istri yang izin maupun tidak izin pengadilan perkawinannya
apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, maka hak istri muncul sejak ijab kabul itu usai di
lakukan. Sedangkan Perkawinan poligami terhadap hak istri kedua menurut Sema No 2 tahun
2019 yaitu perkawinan yang lebih dari satu bahwa suami harus meminta izin kepada istri
pertamanya ketika ingin berpoligami dan izin pengadilan, istri kedua yang tidak di catatkan
perkawinannya maka tidak memiliki kekuatan hukum.}