PERAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

  • Syifa Hajati UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
  • Alfitri Alfitri UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
  • Muhammad Idzhar UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Keywords: PEMERINTAH, PEREMPUAN, PENGARUSUTAMAAN GENDER

Abstract

The Government of Samarinda City has enacted Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning Gender Mainstreaming (PUG) as part of its mission to achieve gender equality and justice. Based on this, the researcher is interested in examining the following issues: (1) What are the rights of women and children guaranteed in the Regional Regulation on Gender Mainstreaming?; (2) What is the role of the Samarinda City Government in ensuring and protecting the rights of women and children?; and (3) How is the legal review of the implementation of the Regional Regulation on Gender Mainstreaming?

This research is a type of Normative-Empirical legal research (applied law research). The data were analyzed qualitatively using deductive reasoning, and based on Lawrence Meir Friedman’s legal system theory, which consists of legal structure, legal substance, and legal culture.

The results of this research show that, first, the Regional Regulation on Gender Mainstreaming regulates the rights of women and children in general terms, through a clause stating that the roles, positions, and responsibilities of women are equal to those of men as development resources. Second, the role of the Samarinda City Government in ensuring and protecting the rights of women and children is carried out by making efforts to implement gender mainstreaming based on the Regional Regulation. Third, from the perspective of legal system theory, the implementation of the Regional Regulation on Gender Mainstreaming shows inconsistencies between the regulation and its implementing policies. In terms of substance, the regulation normatively outlines efforts to achieve equality in women's roles across various sectors.

References

Badan Pusat Statistik. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). 2022–2023. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY4IzI=/indeks-pemberdayaan-gender--idg-.html. Diakses 26 Mei 2024.
Dede Kania. “Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” Jurnal Konstitusi Vol. 12, No. 4 (2015). DOI: https://doi.org/10.31078/jk1243.
DP2PA Samarinda. “Menuju Samarinda Kota Layak Anak, DP2PA Kota Samarinda Terus Lakukan Kegiatan Pembinaan Pemenuhan Hak Anak Pada Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak Tahun 2024.” https://www.instagram.com/p/C_HmXM-poln/?img_index=1, diakses 30 Juli 2024.
Ikhlasiah Dalimoenthe. Sosiologi Gender (Jakarta: Bumi Aksara, 2021). H. 100.
ILO Jakarta. Strategi Pengarusutamaan Gender (Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional. 2003).
Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. https://peraturan.go.id/id/inpres-no-9-tahun-2000. Diakses tanggal 21 April 2024.
Jonaedi Efendi & Prasetijo Rijadi. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Kedua (Jakarta: Kencana, 2023). H. 124 & 149.
Keputusan Wali Kota Nomor: 406-05/329/HK-KS/VII/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Samarinda tahun 2023. tugas pokok Pokja PUG.
Keputusan Wali Kota Nomor: 406-05/329/HK-KS/VII/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Samarinda tahun 2023. Diktum ke-1.
Lampiran Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di Kota Samarinda Tahun 2023–2027.
Laras. “Peluncuran Putaran Untuk Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender di Samarinda.” https://insitekaltim.com/peluncuran-putaran-untuk-pemberdayaan-dan-kesetaraan-gender-di-samarinda. Diakses 30 Juli 2024.
Lawrence M. Freidman. The Legal System A Social Science Perspective. (New York: Russell Sage Foundation, 1987). H. 14–16.
Mansour Fakih. Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
Muhammad Sarip. Samarinda Tempo Doeloe: Sejarah Lokal 1200–1999. (Samarinda: RV Pustaka Horizon, 2017). H. 159.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.” Pasal 4 poin a.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.” https://peraturan.bpk.go.id/Details/169011/perda-kota-samarinda-no-2-tahun-2020. Pasal 12
Pokja PUG Kota Samarinda. Rapat Koordinasi PUG Kota Samarinda “Revitalisasi, Capaian dan Target PPRG Tahun 2024.” presentasi di Hotel Puri Senyiur Samarinda. 20 Mei 2024.
POKJA-PUG. “Panduan Monev PUG/PPRG Samarinda (2022).”
Suteki & Galang Taufani. Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik) (Depok: Rajawali Pers, 2022). H. 148.
Tim Penyusun. Buku Saku Pusat Pembelajaran Perempuan (Samarinda: Penerbit Pokja PUG Kota Samarinda, 2024). H. 26–30.
Tratama Helmi Supanji. "Ketimpangan Pembangunan Terus Terjadi, Perempuan Masih Tertinggal." (Kemenko PMK, 15 April 2021). https://www.kemenkopmk.go.id/partisipasi-politik-perempuan-di-indoneqWsia-penting-bagi-kemajuan-bangsa. Diakses 23 April 2024.
Tria. “Samarinda Menuju Kota Layak Anak Utama, Playground di Tiap Kelurahan Harus Segera Direalisasikan.” https://seputarfakta.com/seputar-kaltim/samarinda-menuju-kota-layak-anak-utama-playground-di-tiap-kelurahan-harus-segera-direalisasikan-3368. Diakses 30 Juli 2024.
UNESCO. Gender Equality, Heritage and Creativity (Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2014). H. 15.
Yulianeta. Idiologi Gender dalam Novel Indonesia Era Reformasi (Malang: Beranda, 2021).

Sumber Wawancara
1. Nama : Ananta Fathurrozi
Profesi : Aparatur Sipil Negara
Jabatan : Kepala Bapperida Kota Samarinda
Domisili : Samarinda
Tanggal wawancara : 13 Juni 2024
2. Nama : Deasy Evryani
Profesi : Aparatur Sipil Negara
Jabatan : Sekretaris DP2PA Kota Samarinda
Domisili : Samarinda
Tanggal wawancara : 19 Juni 2024
3. Nama : Muhammad Sarip
Profesi : Sejarawan Publik
Jabatan : Founder Historia Kaltim
Domisili : Samarinda
Tanggal wawancara : 29 Juni 2024
Published
2026-02-24